Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Suluh

Demo Buruh Bisa Jadi Momentum Jokowi Beri Teladan Komunikasi Publik Yang Baik

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 16:17 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Gelombang aksi penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja masih belum berakhir. Besok, Senin (2/11), rencananya puluhan ribu buruh akan menggelar aksi secara serentak di 24 provinsi. Mereka merupakan kelompok buruh yang berasal dari 32 konfederasi serikat pekerja/buruh.

Khusus untuk buruh di kawasan Jabodetabek, titik aksi akan berpusat di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Di MK, mereka akan mengajukan judicial review atas UU Ciptaker, jika UU sudah diundangkan. Sementara jika belum, mereka akan memanfatkan kunjungan tersebut sebagai bentuk konsultasi.

Di Istana, para buruh akan beraksi untuk menuntut agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Ciptaker. Ribuan buruh, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga akan menuntut pemerintah menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.


Aksi buruh ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo, yang selalu dicitrakan ”menghindar” saat ada demo besar di Istana Negara.

Masih segar ingatan publik saat Presiden Joko Widodo menghidari Aksi 411 di Istana Negara pada tahun 2016. Kala itu, ribuan umat Islam menyerbu ke Istana untuk meminta Presiden Joko Widodo tegas terhadap penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Alih-alih menemui demonstran, Presiden Jokowi malah pergi meninggalkan singgasananya. Dia memilih untuk meninjau proyek kereta bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Teranyar, perilaku serupa dilakukan Jokowi saat ribuan massa buruh, mahasiswa, dan pelajar beraksi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja. Tepatnya pada 8 Oktober lalu.

Lagi-lagi Presiden Jokowi pergi meninggalkan Istana yang digeruduk. Aparat bahkan menutup jalan menuju Istana agar massa tidak terkonsentrasi di depan kantor Jokowi.

Ke mana Jokowi pergi? Ke Pulangpisau, sebuah kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah. Disebutkan pihak Istana, kunjungan tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadwal.

Di Pulangpisau, Jokowi meninjau kawasan lumbung pangan, sawah, dan peternakan bebek.

Oleh sebagian kalangan, kunjungan itu amat disesalkan. Sebab, Jokowi seolah mementingkan nasib bebek ketimbang masyarakat Indonesia yang sedang menyampaikan aspirasi secara langsung ke Istana.

Sebagaimana dikisahkan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, Presiden Joko Widodo sempat menegur semua menteri karena alasan komunikasi yang buruk. Komunikasi buruk itu membuat gelombang demo penolakan UU Ciptaker membesar dan terjadi aksi anarkis di sejumlah tempat.

Berkaca dari hal itu, aksi buruh yang akan digelar secara serentak pada Senin (2/11) harus bisa dimanfaatkan Jokowi sebaik mungkin.

Dia harus mulai mendatangi para pengunjuk rasa dan menyerap aspirasi rakyat sebagaimana dulu dia sering blusukan.

Selain bisa menyerap aspirasi dan memberi solusi kepada para buruh, momentum ini juga bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memberi pelajaran secara nyata kepada para menterinya tentang bagaimana harus berkomunikasi dengan rakyat yang baik.

Setidaknya, komunikasi yang baik bisa dinilai saat ada pertemuan antara komunikator dengan komunikan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya