Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 14:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Bekasi pada siang ini, Minggu (1/11) tidak hanya menyulut kekesalan warga. Tapi juga mendapat kritik tajam dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono.

“Listrik di Bekasi Kota sudah mati dari jam 12.00 sampai sekarang (14.40),” ujarnya meluapkan kekesalan pada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Secara khusus Arief Poyuono mengkritik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli setrum di negeri ini. Menurutnya, kinerja buruk PLN bisa membuat berbagai program Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional gagal.


Arief Poyuono menjelaskan bahwa di saat pandemi, banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya secara virtual. Artinya, mereka membutuhkan pasokan listrik secara stabil agar bisa terus bekerja.

“Dengan matinya listrik PLN, maka akan mempengaruhi BTS provider, internet mati juga. Ini baterei hape juga tinggal 15 persen,” sambungnya.

Secara tegas, Arief Poyuono mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera bersikap. Dia mendesak Erick untuk mencopot semua direktur dan komisaris PLN. Sebab mereka berpotensi membuat sebaran corona semakin tinggi lagi.

“Orang jadinya harus ketemu kan karena listrik mati, internet mati. Artinya berpotensi menambah sebaran corona,” ujar Arief Poyuono yang tinggal di Harapan Indah, Kota Bekasi.

“Menteri Erick harus memecat seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN,” sambungnya.

Menurutnya, pemecatan itu penting dilakukan. Khususnya untuk memastikan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investor ke dalam negeri benar-benar tercapai.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai UU Ciptaker yang sudah disahkan akan percuma jika infrastruktur utama seperti listrik masih mengalami gangguan.

“Kalau PLN kerja rikiplik gini, mana ada investor mau dateng.  Pemulihan ekonomi bisa gagal, percuma menko perekonomian bekerja keras, tapi tidak disupport listrik,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya