Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 14:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Bekasi pada siang ini, Minggu (1/11) tidak hanya menyulut kekesalan warga. Tapi juga mendapat kritik tajam dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono.

“Listrik di Bekasi Kota sudah mati dari jam 12.00 sampai sekarang (14.40),” ujarnya meluapkan kekesalan pada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Secara khusus Arief Poyuono mengkritik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli setrum di negeri ini. Menurutnya, kinerja buruk PLN bisa membuat berbagai program Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional gagal.


Arief Poyuono menjelaskan bahwa di saat pandemi, banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya secara virtual. Artinya, mereka membutuhkan pasokan listrik secara stabil agar bisa terus bekerja.

“Dengan matinya listrik PLN, maka akan mempengaruhi BTS provider, internet mati juga. Ini baterei hape juga tinggal 15 persen,” sambungnya.

Secara tegas, Arief Poyuono mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera bersikap. Dia mendesak Erick untuk mencopot semua direktur dan komisaris PLN. Sebab mereka berpotensi membuat sebaran corona semakin tinggi lagi.

“Orang jadinya harus ketemu kan karena listrik mati, internet mati. Artinya berpotensi menambah sebaran corona,” ujar Arief Poyuono yang tinggal di Harapan Indah, Kota Bekasi.

“Menteri Erick harus memecat seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN,” sambungnya.

Menurutnya, pemecatan itu penting dilakukan. Khususnya untuk memastikan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investor ke dalam negeri benar-benar tercapai.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai UU Ciptaker yang sudah disahkan akan percuma jika infrastruktur utama seperti listrik masih mengalami gangguan.

“Kalau PLN kerja rikiplik gini, mana ada investor mau dateng.  Pemulihan ekonomi bisa gagal, percuma menko perekonomian bekerja keras, tapi tidak disupport listrik,” pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya