Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 14:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Bekasi pada siang ini, Minggu (1/11) tidak hanya menyulut kekesalan warga. Tapi juga mendapat kritik tajam dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono.

“Listrik di Bekasi Kota sudah mati dari jam 12.00 sampai sekarang (14.40),” ujarnya meluapkan kekesalan pada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Secara khusus Arief Poyuono mengkritik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli setrum di negeri ini. Menurutnya, kinerja buruk PLN bisa membuat berbagai program Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional gagal.


Arief Poyuono menjelaskan bahwa di saat pandemi, banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya secara virtual. Artinya, mereka membutuhkan pasokan listrik secara stabil agar bisa terus bekerja.

“Dengan matinya listrik PLN, maka akan mempengaruhi BTS provider, internet mati juga. Ini baterei hape juga tinggal 15 persen,” sambungnya.

Secara tegas, Arief Poyuono mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera bersikap. Dia mendesak Erick untuk mencopot semua direktur dan komisaris PLN. Sebab mereka berpotensi membuat sebaran corona semakin tinggi lagi.

“Orang jadinya harus ketemu kan karena listrik mati, internet mati. Artinya berpotensi menambah sebaran corona,” ujar Arief Poyuono yang tinggal di Harapan Indah, Kota Bekasi.

“Menteri Erick harus memecat seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN,” sambungnya.

Menurutnya, pemecatan itu penting dilakukan. Khususnya untuk memastikan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investor ke dalam negeri benar-benar tercapai.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai UU Ciptaker yang sudah disahkan akan percuma jika infrastruktur utama seperti listrik masih mengalami gangguan.

“Kalau PLN kerja rikiplik gini, mana ada investor mau dateng.  Pemulihan ekonomi bisa gagal, percuma menko perekonomian bekerja keras, tapi tidak disupport listrik,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya