Berita

Mahfud MD (tengah) saat jumpa pers di Istana Kepresidenan/Repro

Nusantara

Mahfud MD: Tidak Ada Di Indonesia Yang Harus Ikut Bertanggungjawab Atas Pernyataan Macron

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan, Mahfud MD, menegaskan posisi pemerintah terkait dengan isu keagamaan yang dilontarkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Mahfud mengatakan, semua pihak yang ada di Indonesia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya dari pernyataan Emmanuel Macron, yang mengkaitkan Islam dengan teroris.

"Tidak ada disini yang harus dianggap ikut bertanggungjawab, apakah itu institusi, perusahaan, ataukah orang yang harus (dianggap) ikut bertanggungjawab atau medukung pernyataan Presiden Macron," ujar Mahfud dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (31/10).


Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, pemerintah mempersilahkan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik terhadap Macron. Tapi, harus disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.

"Demi Menjaga situasi politik dan keamanan di Indonesia, kami dari pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakaan oleh Presiden Perancis supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak," ungkapnya.

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena disini tidak ada yang boleh dirusak, boleh diperlakukaan secara anarkis. Karena di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggungjawab dengan pernyataan Presiden Macron," demikian Mahfud MD menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya