Berita

Mahfud MD (tengah) saat jumpa pers di Istana Kepresidenan/Repro

Nusantara

Mahfud MD: Tidak Ada Di Indonesia Yang Harus Ikut Bertanggungjawab Atas Pernyataan Macron

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan, Mahfud MD, menegaskan posisi pemerintah terkait dengan isu keagamaan yang dilontarkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Mahfud mengatakan, semua pihak yang ada di Indonesia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya dari pernyataan Emmanuel Macron, yang mengkaitkan Islam dengan teroris.

"Tidak ada disini yang harus dianggap ikut bertanggungjawab, apakah itu institusi, perusahaan, ataukah orang yang harus (dianggap) ikut bertanggungjawab atau medukung pernyataan Presiden Macron," ujar Mahfud dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (31/10).


Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, pemerintah mempersilahkan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik terhadap Macron. Tapi, harus disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.

"Demi Menjaga situasi politik dan keamanan di Indonesia, kami dari pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakaan oleh Presiden Perancis supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak," ungkapnya.

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena disini tidak ada yang boleh dirusak, boleh diperlakukaan secara anarkis. Karena di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggungjawab dengan pernyataan Presiden Macron," demikian Mahfud MD menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya