Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Armenia Kirim Surat Untuk Putin, Minta Moskow Turun Tangan Soal Nagorno-Karabakh

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 19:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan secara resmi meminta kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai konsultasi 'mendesak' tentang bantuan keamanan dalam konflik Armenia-Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh.

Permintaan itu dikirim Pashinyan lewat sebuah surat yag dikirimkan langsung kepada Putin setelah Armenia dan Azerbaijan gagal menyetujui gencatan senjata untuk konflik yang memanas di Nagorno-Karabakh selama pembicaraan di Jenewa pada hari Jumat (30/10).

Permintaan itu datang di saat pertempuran berlanjut pada Jumat malam dan Sabtu (31/10) pagi waktu setempat.


Pengumuman tersebut, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Armenia, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan. Beberapa pengamat khawatir hal itu berisiko menyedot sekutu Yerevan, Rusia, dan juga Turki yang mendukung Baku, ke dalam konflik.

Armenia dan Azerbaijan telah terlibat dalam pertempuran sengit selama berminggu-minggu di Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang dikendalikan oleh separatis Armenia setelah pecahnya Uni Soviet.

Gejolak konflik telah menyebabkan lebih dari seribu orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka, yang berimbas dahsyat pada penduduk sipil dan fasilitas publik. Hingga saat ini kekuatan internasional gagal membujuk kedua belah pihak untuk berhenti berperang.

Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia dan memiliki perjanjian pertahanan dengan Yerevan.

"Perdana Menteri Armenia telah meminta Presiden Rusia untuk memulai konsultasi mendesak dengan tujuan menentukan jenis dan jumlah bantuan yang dapat diberikan Federasi Rusia kepada Armenia untuk memastikan keamanannya," kata kementerian luar negeri di Yerevan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (31/10).

Rusia sebelumnya mengatakan bahwa pakta pertahanannya dengan Armenia tidak meluas hingga ke wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri.

Tetapi Pashinyan dalam suratnya kepada Putin mengatakan bahwa permusuhan semakin dekat dengan perbatasan Armenia dan menegaskan kembali bahwa Turki sebagai sekutu Azerbaijan telah mendukung Baku, menurut pernyataan itu.

Dia meminta bantuan Moskow, menyerukan hubungan dekat kedua negara dan perjanjian 1997 tentang persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik.

Pejabat Armenia tidak memberikan rincian lebih lanjut saat dihubungi oleh AFP.

"Selangkah lebih dekat ke perang yang lebih luas?" cuit Carey Cavanaugh, mantan duta besar AS dan wakil ketua OSCE Minsk group.

Analis politik Armenia Hakob Badalyan mengatakan kepada AFP bahwa dia tidak mengesampingkan permohonan bantuan Pashinyan "untuk saat ini merupakan langkah politik untuk menekankan peran Rusia di wilayah ini".

Hikmet Hajiyev, seorang asisten presiden Azerbaijan, mengatakan kepada AFP Baku tidak mau berkomentar.

Pada hari Jumat, mediator dari Prancis, Rusia, dan AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan dari Jenewa bahwa pihak yang bertikai telah berkomitmen untuk "tidak dengan sengaja menargetkan penduduk sipil atau objek non-militer sesuai dengan hukum humaniter internasional".

Tetapi kementerian pertahanan kepemimpinan separatis Karabakh pada Sabtu menuduh Azerbaijan melanggar perjanjian Jenewa dan menargetkan kota utama Stepanakert dan Kota Shusha yang secara strategis adalah kota-kota penting.

Kementerian mengatakan ada korban luka di antara warga sipil di Shusha. Sementara Baku membantah menargetkan kota utama Karabakh.

Azerbaijan dan Armenia telah terlibat dalam konflik sengit atas Karabakh sejak separatis Armenia yang didukung oleh Yerevan menguasai provinsi pegunungan itu dalam perang tahun 1990-an yang menewaskan 30 ribu orang.

Bentrokan saat ini meletus pada 27 September 2020 dan pertempuran terus berlanjut meskipun internasional berulang kali berupaya untuk mengamankan gencatan senjata. Sebelumnya, pada Juli 2020 kedua negara juga terlibat bentrok yang mengerikan yang menimbulkan banyak korban.

Pihak yang bertikai telah tiga kali menyetujui gencatan senjata selama pembicaraan baru-baru ini yang dimediasi oleh Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat, tetapi gencatan senjata semuanya dengan cepat berantakan.

Lebih dari 1.200 orang dari kedua belah pihak telah dilaporkan tewas sejak pertempuran dimulai, tetapi jumlah kematian sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya