Berita

Karyono Wibowo/Net

Politik

Isu Komunis Hanya Model Propaganda Orde Baru Untuk Bungkam Lawan Politik

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jengkel dan kesal lantaran partainya terus dirundung isu PKI (Partai Komunis Indonesia). Ia juga mengaku kesal isu tersebut menerpa Presiden Joko Widodo.

Menurut Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, narasi kebangkitan komunisme atau PKI yang mencuat akhir-akhir ini perlu dikaji motif di baliknya. Dibalik narasi kebangkitan komunisme atau PKI tercium aroma politik yang menyengat.

"Karena isu komunis atau PKI ini ibarat kaset kusut yang diputar berulang-ulang. Kita masih ingat, propaganda usang yang terjadi pasca perang dingin itu selalu dijadikan komoditas politik oleh rezim orde baru untuk membungkam lawan politik," kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).


Padahal, secara yuridis, sudah tidak ada ruang untuk menghidupkan kembali PKI dan ajaran komunis karena TAP MPRS 25/1966 yang melarang ajaran komunis masih berlaku. Selain itu, larangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme juga ditegaskan dalam Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e UU 27/1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara.  

"Namun faktanya, isu komunis atau PKI masih terus dihembuskan di panggung-panggung politik. Lucunya, meski sudah usang dan kurang laku, tapi terus digaungkan ke tengah-tengah publik dari masa ke masa," tegas dia.

Setiap memasuki bulan September, kata Karyono, isu PKI sangat kencang diiringi dengan pemutaran film G30S/PKI versi orde baru yang kontroversial agar diputar kembali.

Memang, sulit dipungkiri, menurut Karyono ada kekuatan politik tertentu sengaja memanfaatkan momentum guna melancarkan propaganda politik. Tujuan utamanya tak lain adalah mendelegitimasi lawan politik. Di sisi lain bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik yang mereka harapkan bisa terpengaruh.

Namun sayangnya, propaganda isu komunis atau PKI kurang efektif untuk menaklukkan lawan politik. Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan untuk membidik PDIP dan membendung langkah Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu terbukti gagal. Propaganda usang itu tak mampu menahan kemenangan PDIP di pemilu legislatif dan pilpres dua kali berturut-turut.

"Jadi, menurut saya, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunisme atau PKI sebagai alat propaganda politik untuk tujuan berkuasa adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan. Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif," demikian Karyono

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Kesiapan Listrik dan Personel Siaga PLN Diapresiasi Warga

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:51

Megawati Minta Kader Gotong-Royong Bantu Sumatera

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:35

Muannas Peringatkan Pandji: Ibadah Salat Bukan Bahan Lelucon

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:28

Saksi Cabut dan Luruskan Keterangan Terkait Peran Tian Bahtiar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:53

Rocky Gerung: Bagi Megawati Kemanusiaan Lebih Penting

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:40

Presiden Jerman: Kebijakan Trump Merusak Tatanan Dunia

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:53

Ostrakisme Demokrasi Athena Kuno: Kekuasaan Rakyat Tak Terbatas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:31

Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:53

Khamenei Peringatkan Trump: Penguasa Arogan Akan Digulingkan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:06

NST 2026 Perkuat Seleksi Nasional SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Sabtu, 10 Januari 2026 | 17:36

Selengkapnya