Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo/Net
Kegeraman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait tuduhan PKI dianggap wajar. Karena sesuai dengan realitas politik yang sedang terjadi sekarang ini.
Anggapan itu disampaikan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/10).
Gde Siriana mengatakan, pernyataan Megawati yang geram karena isu PKI selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi adalah suatu kemungkinan yang memang terjadi.
Sebab, dia melihat dari sejarah ayahanda Megawati, yaitu Presiden pertama RI Soekarno, terlihat kecenderungan kedekatan antara rezim dengan PKI.
"Tuduhan itu sangat mungkin, karena konsep Nasakom (nasionalisme, sosialisme, dan komunis) yang diperkenalkan Bung Karno saat itu sangat kontroversial, terutama di kalangan TNI dan umat Islam," ucap Gde Siriana.
Kedekatan Bung Karno dengan PKI, menurut aktivis Bandung Intiative ini, terlepas dari kontroversi sejarah Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).
"Terlepas dari versi sejarah apakah PKI terlibat dalam G30S atau tidak. Fakta sejarahnya Bung Karno sangat dekat dengan PKI, yang saat itu juga menjadi musuh TNI dan umat Islam pada perisitiwa Madiun 1948," tuturnya.
Pengejewantahan sejarah itu, kata Gde Siriana, dapat dilihat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, ada perbedaan mencolok dari rezim yang sekarang, yaitu kebijakan ekonomi dan politiknya cendrung memihak ke salah satu negara penganut ideologi komunis.
"Sedangkan, tuduhan pada Jokowi selain karena diusung oleh PDIP, juga karena didukung konglomerat Tionghoa dalam pilpres dan kebijakannya yang terkesan condong kepada kepentingan China," ungkapnya.
"Khususnya dalam hal ekonomi dan politik kawasan Laut China Selatan," demikian Gde Siriana.
