Berita

Utusan PKS serahkan surat terbuka untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Politik

Sambangi Kedubes Prancis, PKS Desak Macron Tinjau Kembali Pernyataannya

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 | 14:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyerahkan surat terbuka untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu, anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron di kantor Kedubes Prancis di Jakarta, Jumat (30/10).

Sukamta berharap Presiden Prancis bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya yang diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Sebab, menurut dia kebebasan berekspresi itu ada batasnya.


"Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang kami hormati oleh seluruh umat di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan," kata Sukamta.

Sukamta menegaskan, apabila dibiarkan, sikap Presiden Prancis itu diyakini akan melanggar kebebasan berekspresi itu sendiri. Sebab pernyataannya itu telah masuk kategori penghinaan dan itu memprovokasi orang-orang Islam yang moderat, yang tidak mau kekerasan tapi merasa tersakiti oleh ejekan kartun itu.

"Kami berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya karena kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Di Eropa di Prancis juga ada tabunya. Mereka kalau udah anti-semit itu tidak berani. Dilarang keras, haram hukumnya," ujarnya.

"Nah, kedudukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bagi umat Islam mungkin lebih sensitif terhadap penghinaan anti-semit. Maka kami menyampaikan sikap kami untuk disampaikan kepada Presiden Macron," imbuh Sukamta menambahkan.

PKS, kata Sukamta, tetap menjalin hubungan baik antara bangsa Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera dengan masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis secara umum.

"Mudah-mudahan urusan itu segera bisa diselesaikan sampai Presiden Macron menarik ucapannya yang menghina umat Islam itu," tegasnya.

Dia menekankan juga, PKS tegas tidak setuju dengan segala bentuk terorisme.

"Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti terorisme," kata Sukamta.

Namun demikian, lanjut dia, PKS lebih tidak setuju perilaku yang merangsang timbulnya terorisme itu sendiri.

"Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang merangsang terorisme itu sendiri. Jadi dua-duanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya