Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/Net

Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron

KAMIS, 29 OKTOBER 2020 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPR RI mengecam keras pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang melecehkan Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, Macron harus mencabut omongannya karena menyinggung lebih dari 1,5 miliar penduduk muslim dunia, kalau tidak khawatir pernyataan tersebut akan menimbulkan kegaduhan terhadap ketertiban dunia.

"Saya mengecam keras dan saya malah sudah minta duta besarnya dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk klarifikasi secara langsung," kata Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Kamis (29/10).


Diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Yandri juga meminta duta besar Prancis di Jakarta untuk menyampaikan permohonan maaf terhadap umat Islam di Indonesia mewakili Presiden Macron.

"Kita juga meminta kalau bisa, mewakili umat Islam di Indonesia duta besar Prancis di Jakarta menyampaikan permohonan maaf terhadap muslim di Indonesia," ujarnya.

Sampai saat ini, sambung Yandri, belum ada permohonan maaf, bisa jadi, kata dia, mungkin menunggu duta besar Perancis banyak yang demo terlebih dahulu baru mau minta maaf.

"Sampai saat ini belum ada permohonan maaf mungkin melihat banyak demo dulu ke duta besar Perancis baru minta maaf kali ya," ujarnya.

Terkait pemboikotan produk Perancis di beberapa negara muslim di berbagai dunia, politisi PAN ini menyampaikan, hal itu merupakan hak. Kalau Indonesia melakukan hal tersebut, kata dia, harus banyak kajian.

"Itu hak masing-masing negara, artinya banyak kajiannya juga kalau itu, kalau misalkan Indonesia melakukan itu dari sisi tenaga kerja, ekonomi ada pertimbangan-pertimbangan itu mungkin," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya