Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/Net

Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron

KAMIS, 29 OKTOBER 2020 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPR RI mengecam keras pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang melecehkan Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, Macron harus mencabut omongannya karena menyinggung lebih dari 1,5 miliar penduduk muslim dunia, kalau tidak khawatir pernyataan tersebut akan menimbulkan kegaduhan terhadap ketertiban dunia.

"Saya mengecam keras dan saya malah sudah minta duta besarnya dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk klarifikasi secara langsung," kata Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Kamis (29/10).


Diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Yandri juga meminta duta besar Prancis di Jakarta untuk menyampaikan permohonan maaf terhadap umat Islam di Indonesia mewakili Presiden Macron.

"Kita juga meminta kalau bisa, mewakili umat Islam di Indonesia duta besar Prancis di Jakarta menyampaikan permohonan maaf terhadap muslim di Indonesia," ujarnya.

Sampai saat ini, sambung Yandri, belum ada permohonan maaf, bisa jadi, kata dia, mungkin menunggu duta besar Perancis banyak yang demo terlebih dahulu baru mau minta maaf.

"Sampai saat ini belum ada permohonan maaf mungkin melihat banyak demo dulu ke duta besar Perancis baru minta maaf kali ya," ujarnya.

Terkait pemboikotan produk Perancis di beberapa negara muslim di berbagai dunia, politisi PAN ini menyampaikan, hal itu merupakan hak. Kalau Indonesia melakukan hal tersebut, kata dia, harus banyak kajian.

"Itu hak masing-masing negara, artinya banyak kajiannya juga kalau itu, kalau misalkan Indonesia melakukan itu dari sisi tenaga kerja, ekonomi ada pertimbangan-pertimbangan itu mungkin," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya