Kedatangan Menlu AS Jadi Peluang Sampaikan Pesan Tentang Laut China Selatan

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke tanah air pada akhir pekan ini mendapat sambutan hangat dari Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya menjelaskan bahwa kunjungan itu bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pesan diplomasi.

“Kunjungan ini dapat kita manfaatkan menyampaikan pesan diplomasi seperti Palestina, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain – lain,” kata wakil Ketua Fraksi Nasdem itu kepada wartawan, Kamis (29/10).

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu. Karena itu, menurut dia, hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu. Karena itu, menurut dia, hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.

“Misi tersebut harus disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Menlu Pompeo. Tentang kemerdekaan Bangsa Palestina, meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan terutama kerjsama dunia menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi harus menjadi prioritas. Itu harus dibawa pulang Menlu Pompeo ke Amerika Serikat setelah kunjungan di Indonesia,” katanya.

Willy Aditya menjelaskan bahwa persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat yang membawa sekutunya sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai semangat membangun perdamaian dunia, termasuk dengan upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak berseteru yang terus dibangun ke negara lain seperti Indonesia.

“Situasi di Laut China Selatan harus diakhiri dengan perdamaian dan hubungan lebih produktif memajukan kerjasama ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan salah satu pihak lalu kita dicurigai pihak lainnya ini sudah tidak menghargai kedaulatan negara kita,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Willy Aditya, tentu tidak mau menari di tabuhan genderang negara lain. Indonesia punya kepentingan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang PBB silam.