Berita

Baliho kampanye Eri Cahyadi terpasang foto Tri Rismaharini/Net

Politik

Ngotot Persoalkan APK Eri Cahyadi, Kuasa Hukum: Mahfud-Mujiaman Lupa Kalau Risma Adalah Pengurus DPP PDIP

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kubu pasangan calon nomor urut dua Machfud Arifin-Mujiaman memangs engaja mempermasalahkan foto Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam alat peraga kampanye (APK) kompetitornya, Eri Cahyadi-Armudi di Pilkada Surabaya 2020.

Kuasa hukum Eri Cahyadi-Armuji, Arif Budi Santoso mengatakan, sejak awal memang Mahfud-Mujiaman ingin mempermasalahkan gambar Risma. Hal itu tampak pada upaya paslon omor urut 2 yang memprotes KPU Surabaya terkait foto Risma di APK.

Merasa protesnya tak digubris KPU Surabaya, kata Arif, lalu perkara itu dibawa ke KPU Jawa Timur. Tak puas dengan jawaban KPU provinsi, lantas dibawa ke KPU RI. 

“Sejak awal, memang paslon nomor 2 ini mempermasalahkan gambar Bu Risma. Dan KPU RI sudah memberikan penjelasan tidak melanggar aturan dan membolehkan gambar Bu Risma di APK. Tak puas lagi akhirnya membawa gugatan ke Bawaslu,” terang Arif kepada wartawan, Rabu (28/10).

Menurut Arif, Machfud-Mujiaman mempermasalahkan gambar Risma di APK karena dianggap bagian dari kampanye.

Sehingga, Risma harus mengajukan izin cuti sebagai wali kota Surabaya. Padahal, soal APK sudah ada aturannya sendiri di dalam Peraturan KPU.

Aturan soal APK ini, terang Arif, sudah tercantum dalam dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) PKPU 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Intinya tidak melanggar aturan jika kepala daerah fotonya di pasang di APK selama kepala daerah tersebut masuk dalam pengurus partai. Kan kita tahu jika Bu Risma itu pengurus partai. Tingkat DPP PDI Perjuangan lagi,” tegasnya.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Korupsi Paling Brutal Di Muka Bumi, Adhie Massardi Usul Juliari Dihukum Suntik Mati

Jumat, 22 Januari 2021 | 01:18

UPDATE

'El-Chapo' Asia Diringkus Di Amsterdam

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:56

Keputusan PSU Dari MK Dikhawatirkan Berdampak Pada Sebaran Wabah

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:54

Kebut Target Nol Emisi Karbon, Biden Siapkan Langkah Tekan China

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:52

PLN Gagal Mencapai Target Bauran Energi, Ke Mana Perginya Inovasi BUMN?

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:50

3 Alasan Bagi Indonesia Memprotes UU China Yang Bolehkan Penjaga Pantai Tembak Kapal Asing

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:25

Suarakan Slogan Arab Spring, Warga Tunisia Lanjutkan Aksi Protes Di Ibukota

Minggu, 24 Januari 2021 | 12:17

Kecam Aksi Ambroncius, Relawan Jokowi: Ini Tidak Beradab Dan Bisa Mengundang Perpecahan

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:58

Afghanistan Sambut Keputusan AS Untuk Tinjau Kesepakatan Dengan Taliban

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:46

Temuan PPATK Tanda FPI Dapat Kepercayaan Dunia

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:40

Cairkan Hubungan, PM Boris Johnson Sebar Pujian Untuk Joe Biden

Minggu, 24 Januari 2021 | 11:24

Selengkapnya