Berita

Panji Hadisoemarto

Kesehatan

Cegah Kontroversi Vaksin Covid-19, dr. Panji Hadisoemarto: Intinya Ada Di Komunikasi Publik

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vaskin Covid-19 yang tengah dipersiapkan pemerintah belakangan menuai kontroversi, khususnya terkait tingkat keamanan dan efektivitasnya dalam hal membentuk kekebalan tubuh buatan bagi masyarakat.

Namun, menurut Pakar Epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad), Panji Fortuna Hadisoemarto, kontroversi vaksin wajar terjadi, seperti halnya yang terjadi pada vaksin Measles dan Rubella (MR) atau vaksin campak.

"Vaksin itu tidak pernah lepas dari kontroversi. Jadi sejak pertama kali vaksin (campak) itu ada, dari zaman Edward Jenner (penemu pertama vaksin campak) kontroversi itu selalu ada," ujar Panji dalam acara Bincang Sehat yang diselenggarakan RMOL Network dengan tajuk "Cegah Klaster Baru Libur Panjang" pada Rabu (28/10).


Kontroversi yang sering muncul, menurut pengajar Fakultas Kedokteran Unpad ini, adalah tentang keragu-raguan masyarakat Indonesia terkait keamanan vaksin dan juga kehalalannya.

Menurut Panji, keragu-raguan tersebut juga tidak mungkin ada dibenak masyarakat tanpa satu sebab. Di mana menurutnya, sebab itu adalah kurangnya komunikasi yang baik dari pemangku kebijakan terkait dengan masyarakat, sehingga menimbulkan salah persepsi.

Pasalnya, vaksin MR yang hingga saat ini masih belum bisa diterima secara terbuka oleh masyarakat Indonesia adalah salah satu contohnya. Berbeda dengan vaksin campak pada umumnya yang sejak dahulu sudah akrab dengan masyarakat.

"Vaksin (Campak) sudah lama (diketahui), karena orang sudah terbiasa. Kalau Rubella kan baru, sebelumnya belum ada, kemudian (orang bertanya-tanya) kok di vaksin. Kemudian masuklah berita-berita yang misinformasi, disinformasi yang akhirnya mengaburkan fakta-fakta tentang penggunaan vaksin yang sebenarnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Panji melihat potensi kontroversi yang bisa terjadi diproses pengadaaan dan penggunaan vaksin Covid-19 nanti. Sehingga ini menjadi PR pemerintah untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik.

"Saya pikir ini poin yang sangat penting, bahwa MR saja masih ditolak-tolak, apalagi nanti vaksin Covid, pasti akan menjadi pekerjaan yang cukup menantang untuk menggunakan vaksin Covid dikhalayak yang luas. Karena pasti akan ada penolakan disana sini," ungkapnya.

"Dan ini memang harus dimanage (komunikasi publik), terlepas dari vaksinnya aman atau enggak. Kalau tidak aman ya jangan dipakai. Tapi kalau vaskinnya aman pun tetap akan ada kontroversi, itu wajar," demikian Panji Fortuna Hadisoemarto.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya