Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Rep

Politik

Menteri Punya Visi Misi Sendiri? Firman Jaya Daeli: Bisa Jadi Ada Dan Bisa Dilacak

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, agenda, keinginan, termasuk ruang untuk melakukan kudeta sangat minim.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).

"Karena ada berbagai hal, faktor yang harus lengkap dan memadai untuk dapat disebut kudeta, misalnya prasyarat formal, kualifikasi," ujar Firman Jaya Daeli yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini.


Dengan demikian, dia tidak yakin ada gerakan "kudeta merangkak" seperti yang dikhawatirkan rekannya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.

"Saya kira itu tidak ada lah ya, itu yang sekarang konsolidasi negara, masyarakat dan pemerintah relatif dalam keadaan karena Covid-19 karena seluruh elemen berfungsi membangun konsolidasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada ruang yang terbuka sediktpun bagi adanya kudeta," sebutnya.

"Saya memandang soal itu tidak menjadi diskursus, tetapi kemudian menjadi menarik karena ada frasa ada kata kudeta, itu yang menjadi menarik untuk menjadi wacana. Kami sebagai pembina Puspolkam memandang itu sebagai sesuatu yang kita dengar saja," ucap Firman Jaya Daeli menambahkan.

Terkait kabar ada menteri di kabinet yang tidak all out bersama Presiden Jokowi. Dimana, sang menteri itu memiliki visi misi dan program sendiri khususnya menyongsong Pilpres 2020, Firman Jaya Daeli berpendapat bisa saja memang benar.

"Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat dan cerdas, itu sangat terbuka bagi publik untuk bisa melihat langsung, menilai secara sungguh-sungguh apakah ada di antara staf, pembantu presiden yang melakukan gerakan itu" tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya