Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Rep

Politik

Menteri Punya Visi Misi Sendiri? Firman Jaya Daeli: Bisa Jadi Ada Dan Bisa Dilacak

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, agenda, keinginan, termasuk ruang untuk melakukan kudeta sangat minim.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).

"Karena ada berbagai hal, faktor yang harus lengkap dan memadai untuk dapat disebut kudeta, misalnya prasyarat formal, kualifikasi," ujar Firman Jaya Daeli yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini.


Dengan demikian, dia tidak yakin ada gerakan "kudeta merangkak" seperti yang dikhawatirkan rekannya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.

"Saya kira itu tidak ada lah ya, itu yang sekarang konsolidasi negara, masyarakat dan pemerintah relatif dalam keadaan karena Covid-19 karena seluruh elemen berfungsi membangun konsolidasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada ruang yang terbuka sediktpun bagi adanya kudeta," sebutnya.

"Saya memandang soal itu tidak menjadi diskursus, tetapi kemudian menjadi menarik karena ada frasa ada kata kudeta, itu yang menjadi menarik untuk menjadi wacana. Kami sebagai pembina Puspolkam memandang itu sebagai sesuatu yang kita dengar saja," ucap Firman Jaya Daeli menambahkan.

Terkait kabar ada menteri di kabinet yang tidak all out bersama Presiden Jokowi. Dimana, sang menteri itu memiliki visi misi dan program sendiri khususnya menyongsong Pilpres 2020, Firman Jaya Daeli berpendapat bisa saja memang benar.

"Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat dan cerdas, itu sangat terbuka bagi publik untuk bisa melihat langsung, menilai secara sungguh-sungguh apakah ada di antara staf, pembantu presiden yang melakukan gerakan itu" tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya