Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Rep

Politik

Menteri Punya Visi Misi Sendiri? Firman Jaya Daeli: Bisa Jadi Ada Dan Bisa Dilacak

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, agenda, keinginan, termasuk ruang untuk melakukan kudeta sangat minim.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).

"Karena ada berbagai hal, faktor yang harus lengkap dan memadai untuk dapat disebut kudeta, misalnya prasyarat formal, kualifikasi," ujar Firman Jaya Daeli yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini.


Dengan demikian, dia tidak yakin ada gerakan "kudeta merangkak" seperti yang dikhawatirkan rekannya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.

"Saya kira itu tidak ada lah ya, itu yang sekarang konsolidasi negara, masyarakat dan pemerintah relatif dalam keadaan karena Covid-19 karena seluruh elemen berfungsi membangun konsolidasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada ruang yang terbuka sediktpun bagi adanya kudeta," sebutnya.

"Saya memandang soal itu tidak menjadi diskursus, tetapi kemudian menjadi menarik karena ada frasa ada kata kudeta, itu yang menjadi menarik untuk menjadi wacana. Kami sebagai pembina Puspolkam memandang itu sebagai sesuatu yang kita dengar saja," ucap Firman Jaya Daeli menambahkan.

Terkait kabar ada menteri di kabinet yang tidak all out bersama Presiden Jokowi. Dimana, sang menteri itu memiliki visi misi dan program sendiri khususnya menyongsong Pilpres 2020, Firman Jaya Daeli berpendapat bisa saja memang benar.

"Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat dan cerdas, itu sangat terbuka bagi publik untuk bisa melihat langsung, menilai secara sungguh-sungguh apakah ada di antara staf, pembantu presiden yang melakukan gerakan itu" tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya