Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Rep

Politik

Menteri Punya Visi Misi Sendiri? Firman Jaya Daeli: Bisa Jadi Ada Dan Bisa Dilacak

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, agenda, keinginan, termasuk ruang untuk melakukan kudeta sangat minim.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).

"Karena ada berbagai hal, faktor yang harus lengkap dan memadai untuk dapat disebut kudeta, misalnya prasyarat formal, kualifikasi," ujar Firman Jaya Daeli yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini.

Dengan demikian, dia tidak yakin ada gerakan "kudeta merangkak" seperti yang dikhawatirkan rekannya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.

"Saya kira itu tidak ada lah ya, itu yang sekarang konsolidasi negara, masyarakat dan pemerintah relatif dalam keadaan karena Covid-19 karena seluruh elemen berfungsi membangun konsolidasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada ruang yang terbuka sediktpun bagi adanya kudeta," sebutnya.

"Saya memandang soal itu tidak menjadi diskursus, tetapi kemudian menjadi menarik karena ada frasa ada kata kudeta, itu yang menjadi menarik untuk menjadi wacana. Kami sebagai pembina Puspolkam memandang itu sebagai sesuatu yang kita dengar saja," ucap Firman Jaya Daeli menambahkan.

Terkait kabar ada menteri di kabinet yang tidak all out bersama Presiden Jokowi. Dimana, sang menteri itu memiliki visi misi dan program sendiri khususnya menyongsong Pilpres 2020, Firman Jaya Daeli berpendapat bisa saja memang benar.

"Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat dan cerdas, itu sangat terbuka bagi publik untuk bisa melihat langsung, menilai secara sungguh-sungguh apakah ada di antara staf, pembantu presiden yang melakukan gerakan itu" tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya