Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Rep

Politik

Menteri Punya Visi Misi Sendiri? Firman Jaya Daeli: Bisa Jadi Ada Dan Bisa Dilacak

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, agenda, keinginan, termasuk ruang untuk melakukan kudeta sangat minim.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).

"Karena ada berbagai hal, faktor yang harus lengkap dan memadai untuk dapat disebut kudeta, misalnya prasyarat formal, kualifikasi," ujar Firman Jaya Daeli yang juga politisi senior PDI Perjuangan ini.


Dengan demikian, dia tidak yakin ada gerakan "kudeta merangkak" seperti yang dikhawatirkan rekannya, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.

"Saya kira itu tidak ada lah ya, itu yang sekarang konsolidasi negara, masyarakat dan pemerintah relatif dalam keadaan karena Covid-19 karena seluruh elemen berfungsi membangun konsolidasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada ruang yang terbuka sediktpun bagi adanya kudeta," sebutnya.

"Saya memandang soal itu tidak menjadi diskursus, tetapi kemudian menjadi menarik karena ada frasa ada kata kudeta, itu yang menjadi menarik untuk menjadi wacana. Kami sebagai pembina Puspolkam memandang itu sebagai sesuatu yang kita dengar saja," ucap Firman Jaya Daeli menambahkan.

Terkait kabar ada menteri di kabinet yang tidak all out bersama Presiden Jokowi. Dimana, sang menteri itu memiliki visi misi dan program sendiri khususnya menyongsong Pilpres 2020, Firman Jaya Daeli berpendapat bisa saja memang benar.

"Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat dan cerdas, itu sangat terbuka bagi publik untuk bisa melihat langsung, menilai secara sungguh-sungguh apakah ada di antara staf, pembantu presiden yang melakukan gerakan itu" tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya