Berita

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono/Net

Politik

Watimpres: Pemerintah Tidak Pernah Tutup Pintu Dialog UU Cipta Kerja

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah pastikan tetap membuka ruang dialog terkait omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono, menanggapi penolakan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dalam rapat paripurna.

"Apakah kita stop? Tidak ada stop untuk ruang dialog. Tapi tidak berarti harus mundur harus diulang lagi. Dibuat lagi dari UU ke RUU lagi," kata Agung kepada wartawan, Selasa (27/10).


Agung mengatakan, masyarakat masih bisa memberikan masukan terhadap penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, aturan turunan berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri akan dibuat secara detil dan adil.

"Dilanjutkan saja dalam proses peraturan pemerintah, peraturan yang lebih detil dan sangat fair," katanya.

Agung pun membantah anggapan yang menyebut penyusunan UU Cipta Kerja dilakukan diam-diam. Ia memastikan DPR tidak bermain mata dengan pihak manapun untuk memasukkan pasal titipan karena lembaga legialatif bukan hanya milik satu partai.

Menurut mantan Ketua DPR RI ini, pembahasan omnibus law Cipta Kerja paling terbuka dibanding undang-undang lain.

"Dari pembuatan undang-undang paling terbuka ya omnibus law ini. Begitu banyak disampaikan kepada publik," demikian Agung.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya