Berita

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono/Net

Politik

Watimpres: Pemerintah Tidak Pernah Tutup Pintu Dialog UU Cipta Kerja

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah pastikan tetap membuka ruang dialog terkait omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono, menanggapi penolakan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dalam rapat paripurna.

"Apakah kita stop? Tidak ada stop untuk ruang dialog. Tapi tidak berarti harus mundur harus diulang lagi. Dibuat lagi dari UU ke RUU lagi," kata Agung kepada wartawan, Selasa (27/10).


Agung mengatakan, masyarakat masih bisa memberikan masukan terhadap penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, aturan turunan berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri akan dibuat secara detil dan adil.

"Dilanjutkan saja dalam proses peraturan pemerintah, peraturan yang lebih detil dan sangat fair," katanya.

Agung pun membantah anggapan yang menyebut penyusunan UU Cipta Kerja dilakukan diam-diam. Ia memastikan DPR tidak bermain mata dengan pihak manapun untuk memasukkan pasal titipan karena lembaga legialatif bukan hanya milik satu partai.

Menurut mantan Ketua DPR RI ini, pembahasan omnibus law Cipta Kerja paling terbuka dibanding undang-undang lain.

"Dari pembuatan undang-undang paling terbuka ya omnibus law ini. Begitu banyak disampaikan kepada publik," demikian Agung.

Populer

Gufroni Jadikan Muhammadiyah Sarang Mafia Berideologi Ekstrem

Senin, 12 Mei 2025 | 16:27

Jokowi Jadi Ketum PSI, Pertama Dalam Sejarah Bapak Gantikan Anak

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:31

Negara Harus Tunjukkan Taring Amankan Jaksa Lewat TNI

Senin, 12 Mei 2025 | 17:42

Kejagung dan KPK Didesak Usut Dugaan Pemerasan Kajari Tolitoli

Rabu, 07 Mei 2025 | 12:30

IDI Minta Menkes Dicopot Gegara Bikin Kolegium Tandingan

Selasa, 13 Mei 2025 | 19:59

Kejagung Tegaskan Pengamanan dari TNI Tidak Terkait Kasus Satelit Kemhan

Senin, 12 Mei 2025 | 22:18

Arsjad Rasjid Cs Kalah di MA, Pemegang Saham PT Krama Yudha Bebas dari Tuduhan

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:26

UPDATE

Reformasi Tak Boleh Direduksi Jadi Seremoni Tahunan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 14:04

Fokus Kerja Intelijen Berpotensi Buyar jika BAIS dan BIN Digabung

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:47

Teror Kejahatan Bikin Pengusaha Kripto di Prancis Paranoid

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:37

Komisi I DPR: Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Hati-hati

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:15

Putri Lalla Hasnaa Pimpin Rapat Perdana Yayasan Teater Kerajaan Rabat, Dihadiri Istri Macron

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:42

Bawaslu Minta Putusan MK Soal PHP Kada Wajib Dihormati

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:32

Luncurkan Operasi Gideon's Chariots, Israel Kembali Gempur Gaza

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:05

IFN Dialogues 2025 Siap Digelar, Bedah Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:52

Ada Dugaan Fenomena Mutasi sebagai Cara Kemenkes Bungkam Protes Alih Kekuasaan Kolegium

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:41

Hendry-Zulmansyah Islah, Kongres Persatuan PWI Bakal Segera Digelar

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:09

Selengkapnya