Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2021 disayangkan banyak pihak.

Bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, keputusan Menteri Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tidak tepat.

Sebab, keputusan itu justru makin memperlemah daya beli kaum pekerja yang terdampak krisis ekonomi karena Covid-19.


“Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari produktivitas kaum pekerja harganya turun kan enga, hanya dari sisi permintaan yang mengalami penurunan 50 hingga 60 persen. Artinya, memang produksi menurun, namun seiring juga dengan pengurangan tenaga kerjanya,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (27/10).

Atas alasan itu, Arief Poyuono menilai tidak ada alasan yang tepat bagi Menaker untuk tidak menaikan UMP 2021.

Keputusan untuk tidak menaikkan justru akan membuat kecewa kaum pekerja. Parahnya lagi, akan memicu aksi gelombang demonstrasi buruh di seluruh Indonesia, seiring dengan aksi penolakan UU Ciptaker.

Seharusnya, sambung Arief Poyuono, Menaker tidak memutuskan UMP 2021 tetap. Tetapi menyerahkan kepada pihak pengusaha dan serikat pekerja atau wadah buruh di setiap perusahaan untuk bernegoisasi.

Sebab, tidak semua sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 dan harus melakukan PHK karyawannya. Industri kesehatan, telekomunikasi, pertanian, perkebunan justru meningkat pendapatannya di saat Covid-19.

“Nah percuma dong ada prediksi dari Bank Dunia dan IMF yang menyatakan pada 2021 perekonomian Indonesia akan tumbuh 4 hingga 5 persen pasca Covid-19,” tegasnya.

Menurutnya, UMP tidak naik juga menjadi pertanda bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak percara diri dengan program-program Presiden Joko Widodo yang optimis ekonomi tahun 2021 akan tumbuh hingga 4 hingga 5 persen.

“Percuma juga keyakinan Pak Jokowi terhadap perekonomian nasional yang akan tumbuh positif di 2021 dengan UU Ciptaker kalau UMP buruh tidak naik,” tutup Arief Poyuono.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya