Berita

Presiden KSPI Said Iqbal/Net

Politik

Puluhan Ribu Buruh KSPI Geruduk Mahkamah Konstitusi Pada 2 November

SENIN, 26 OKTOBER 2020 | 07:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi demonstrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara pada Senin (2/11) mendatang. Hal itu lantaran UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sudah ada tahap penomoran (28/10).  

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10). 

KSPI memprediksi, Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 hingga 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, kata Said Iqbal, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," tegasnya.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 hingga 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
 
Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9 hingga 10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021. 

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah  aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib," pungkasnya.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

FBI Selidiki Dugaan Wanita Curi Laptop Ketua DPR AS, Hendak Jual Ke Rusia

Senin, 18 Januari 2021 | 23:01

Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran, Belum Penegakan Hukum

Senin, 18 Januari 2021 | 22:49

Sempat Terputus, Akses Jalan Poros Majene-Mamuju Kembali Pulih

Senin, 18 Januari 2021 | 22:37

Pengadilan Mesir Perintahkan Penyitaan Aset Mendiang Mohamed Morsi

Senin, 18 Januari 2021 | 22:20

Narasi Populisme Jokowi Diubah Neo-Despotism, Elite Rezim Soeharto Kembali Berkuasa

Senin, 18 Januari 2021 | 22:06

Ridwan Kamil: 4.070 Nakes Dan 69 Tokoh Di Jabar Sudah Divaksin

Senin, 18 Januari 2021 | 21:42

Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilkada Banyuwangi Diterima MK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:39

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:13

70 Nakes Di Semarang Absen Saat Akan Divaksin Sinovac

Senin, 18 Januari 2021 | 21:12

Angkasa Pura II Pastikan Tak Ada Oknum Karyawan Masuk Sindikat Surat Palsu Covid-19

Senin, 18 Januari 2021 | 20:56

Selengkapnya