Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama/Net

Politik

Berantakan, DPP KNPI Ambil Alih Dan Hentikan Musda IV KNPI Sulbar

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Evaluasi dilakukan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berkenaan dengan Musda IV yang sedianya digelar di Sulawesi Barat.

Hal ini berkenaan dengan Musda yang disedianya digelar 20 November 2020 namun mengalami penundaan pembukaan sebanyak tiga kali. Sebabnya adalah ketidaksiapan panitia pelaksana dan penanggung jawab Musda dalam hal ini Ketua Caretaker berserta pengurusnya.

"Dengan semakin berlarutnya situasi dan ketidakpastian persiapan pelaksanaan Musda, yang ditandai dengan tidak adanya Draf/materi Musda, proses registrasi dan undangan OKP yang tidak berjalan secara baik dan transparan, ditambah dengan tidak adanya jaminan kesiapan pelaksanaan sampai saat ini," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10).


Oleh karenanya, DPP KNPI mengambil kesimpulan untuk menghentikan proses Musda dan mengambil alih tanggung jawab Musda IV KNPI Sulbar. Hal itu karena DPP melihat Musda sudah tidak bisa berjalan secara kondusif.

"Contoh kecil ID Card peserta dan draf materi Musda tidak pernah kami lihat ada disiapkan oleh panitia. Padahal hal teknis tersebut merupakan atribut penting pelaksanaan Musda," ujarnya.

Haris juga mensinyalir adanya pemalsuan mandat-mandat OKP oleh segelintir oknum dalam Musda IV KNPI Sulbar. Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan pemalsuan mandat OKP tersebut ke polisi.

Pihaknya juga menghentikan sementara sampai persoalan ini dibahas dalam rapat Pleno DPP KNPI.

"Toleransi yang diberikan oleh DPP KNPI telah melewati batas dengan tidak adanya proses Musda yang berjalan selama 5 hari terakhir ini, perbaikan kinerja panitia yang disarankan pengurus DPP juga tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu DPP KNPI mengambil langkah ini," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya