Berita

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Jenderal Prancis: Erdogan Berupaya Membawa Kembali Turki Sebagai Kesultanan Ottoman

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 12:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai retorika dan keputusan yang diambil oleh Turki saat ini menunjukkan Presiden Recep Tayyip Erdogan berusaha untuk membawa kembali Kesultanan Ottoman.

Begitu kiranya yang disampaikan oleh mantan Kepala Staf Pertahanan Prancis, Jenderal Angkatan Darat Pierre de Villiers dalam sebuah wawancara yang dikutip Armen Press, Sabtu (24/10).

"Erdogan, dengan pernyataannya, sekarang dipandu oleh strategi memulihkan Kesultanan Ottoman. Dan Turki mewujudkan hal ini dengan gerakan militer. Misalnya penghancuran suku Kurdi di Suriah, aksi di Nagorno-Karabakh," kata de Villiers.


Jenderal itu juga menyoroti bagaimana Erdogan berusaha untuk mengubah Turki yang sekuler kembali ke masa lalu. Ia pun menekankan bahwa suatu hari nanti komunitas internasional, dan Prancis pada khususnya, harus mengakhiri ini.

"Kami tidak dapat menyetujui bahwa negara seperti Turki, yang negosiasinya mengenai aksesi ke Uni Eropa belum secara resmi selesai hingga hari ini, melanjutkan retorika dan tindakan serupa dengan menjadi anggota NATO," lanjutnya.

Menurut de Villiers istilah "teman" dan "musuh" di arena internasional saat ini menjadi kabur. Dengan latar belakang itu, ia mengatakan, Prancis membutuhkan sikap yang sangat jelas dari semua orang yang menyatakan dukungan mereka dalam memerangi terorisme dan Islamisme radikal.

"Turki termasuk di antara mereka yang mendukung kaum Islamis. Turki telah mendanai beberapa gerakan semacam itu, dan ini sangat terkenal. Saya pikir Turki bukan lagi negara sekuler, itu jelas negara Islam. Dan itu tidak jauh dari kaum Islamis. Ini sangat mengkhawatirkan saya," terang dia.

Prancis dan Turki telah terlibat dalam beberapa masalah. Keduanya bersitegang dalam konflik di Suriah dan Libya meski hanya sebatas pihak asing. Hubungan Paris dan Ankara juga memburuk karena konflik di Mediterania timur dan Nagorno-Karabakh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya