Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net
Perselisihan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron berimbas pada hubungan diplomatik kedua negara.
Setelah Erdogan menyarankan Macron untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental, Prancis dilaporkan menarik dutabesarnya di Turki untuk melakukan konsultasi.
Seorang pejabat kantor kepresidenan Prancis, Elysee, mengungkap, dutabesar Prancis untuk Turki telah dipanggil kembali dari Ankara dan akan bertemu dengan Macron guna membahas pernyataan Erdogan.
"Komentar Presiden Erdogan tidak bisa diterima. Kelebihan dan kekasaran bukanlah metode. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal," ujar pejabat anonim itu kepada
AFP, Minggu (25/10).
Pejabat itu juga menyoroti bahwa pemerintah Turki tidak memberikan ucapan belasungkawa atau dukungan atas insiden pemenggalan kepala seorang guru sejarah di Prancis, Samuel Patty beberapa waktu lalu yang menjadi salah satu pemicu perselisihan.
Ia juga menyatakan keprihatinan atas seruan Ankara untuk memboikot produk Prancis.
Sebelumnya, pada Sabtu (24/10), dalam pidatonya di kongres Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Erdogan mengatakan Macron membutuhkan perawatan mental karena berbagai pernyataan anti-Islamnya.
"Apa masalah orang bernama Macron ini dengan muslim dan Islam? Macron membutuhkan perawatan mental," kata Erdogan ketika itu.
Komentar Erdogan terhadap Macron muncul setelah presiden Prancis itu menggambarkan Islam sebagai agama yang tengah berada dalam krisis, di mana ia berjanji untuk melawan separatisme Islam yang menurutnya telah mengancam keamanan nasional.
Pada bulan ini, Macron meminta agar pengawasan sekolah lebih ketat dan kontrol terhadap pendanaan masjid dari luar negeri.
Di sisi lain, Turki yang sekuler mulai sedikit banyak berubah setelah kepemimpinan Erdogan pada 2002. Erdogan yang dikenal sebagai seorang tokoh muslim taat berupaya untuk mendapatkan dukungan dari golongan tersebut.
Selain itu, Prancis dan Turki juga saat ini tengah terlibat dalam sejumlah konflik, termasuk hak maritim di Mediterania timur, Libya, Suriah, hingga Nagorno-Karabakh.
Kedua anggota NATO tersebut saling bersitegang meski hanya sebatas pihak asing.
