Berita

Aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

Tenggat Waktu Pengunduran Diri PM Prayut Berakhir, Pengunjuk Rasa Rencanakan Sejumlah Aksi Tanggapan

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 06:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Unjuk rasa di Thailand masih terus berlangsung dengan niat para demonstran untuk melanjutkan aksi pada hari ini, Minggu (25/10) dan Senin (26/10) sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.

Dilaporkan Reuters, para pengunjuk rasa semakin menjadi setelah Prayut  mengabaikan tenggat waktu yang diberikan untuk mengundurkan diri, yaitu Sabtu (24/10) pukul 10 malam waktu setempat.

Prayut sendiri mengatakan, setelah melakukan doa, ia memutuskan untuk tidak akan mundur. Alih-alih menyerukan agar para pengunjuk rasa menghentikan protes selama berbulan-bulan itu.


"Saya mendorong semua orang untuk berdamai dan membantu memecahkan masalah bersama," seru Prayut.

Setelah tenggat waktu berakhir, sebuah kelompok pengunjuk rasa menyerukan aksi tanggapan pada Minggu yang diikuti oleh kelompok-kelompok lain.

Sebuah kelompok telah berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jerman di Bangkok, mengingat Raja Maha Vajiralongkorn lebih banyak menghabiskan waktu di negara itu.

Tuntutan para pengunjuk rasa sendiri masih sama, yaitu pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi monarki.

"Prayut adalah masalahnya. Rintangan pertama yang perlu kita singkirkan," ujar seorang pemimpin aksi, Jatupat Boonpattararaksa alias Pad.

Aksi unjuk rasa di Thailand sudah berlangsung sejak Juli. Menurut para pengunjuk rasa, Prayut yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 2014 telah merekayasa pemilu tahun lalu.

Untuk menanggapi aksi protes terhadap dirinya, Prayut sudah menyerukan sesi darurat di parlemen. 

Di sisi lain, kerajaan sendiri tidak begitu memberikan banyak respons atas berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya