Teguran Presiden Joko Widodo kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait buruknya komunikasi publik dinilai bukanlah sebuah evaluasi.
Teguran tersebut justru menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu melakukan manajemen komunikasi yang baik.
Demikian disampaikan analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (24/10).
"Kalau menegurnya setelah terjadi itu disebut dengan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan jika sejak awal sudah ditentukan pesan seperti apa yang ingin disampaikan kepada publik," kata Iwel Sastra.
"Sehingga presiden merasa perlu menegur dan memberikan penilaian terhadap komunikasi yang dilakukan para menteri kepada publik karena dianggap tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh presiden," sambungnya.
Menurut Iwel, hal terpenting untuk masalah yang sangat penting seperti omnibus law UU Cipta Kerja ini adalah harus ada pengarahan dari presiden semenjak awal kepada para menteri mengenai strategi komunikasi.
"Kalau sekarang ternyata komunikasi para menteri ini dianggap oleh presiden sangat buruk, ini menunjukkan bahwa dalam kabinet yang dipimpin oleh presiden tidak terdapat manajemen komunikasi yang baik," tuturnya.
"Sehingga komunikasi yang dilakukan oleh para menteri itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden," imbuh dia.
Lebih jauh daripada itu, Iwel menyatakan komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Apabila presiden belum sempat memberikan pengarahan kepada para menteri, maka menteri bisa melakukan inisiatif meminta arahan presiden.
"Dengan demikian para menteri pun bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan komunikasi publik untuk suatu masalah yang bisa dihubungkan langsung dengan presiden seperti halnya UU Ciptaker," demikian Iwel Sastra menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Jokowi menegur jajaran menterinya karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja.
"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10) lalu.
