Berita

Bawaslu/Net

Politik

Konten Kampanye Medsos Rawan Ditunggangi Provokator, Bawaslu Bakal Jeli Mengawasi

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Serentak 2020 melalui Media Sosial (Medsos) bakal diawasi secara jeli oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar meminta jajarannya bersikap jeli dalam menangani konten kampanye di Medsos dengan berbagai pihak, guna memastikan apakah masuk dalam ranah pelanggaran pemilihan (pilkada) atau bukan.

Pasalnya, pada Pilpres 2019 Fritz menemukan konten-konten kampanye di medsos yang dibuat oleh salah satu pasangan calon (paslon). Padahal ketika dikonfirmasi, konten itu bentuk kampanye hitam atau hoax.

"Jadi harus kita lihat percakapan yang terjadi di medsos merupakan sebuah geunine (asli) atau fabricated (buatan) jadi itu yang menurut saya yang harus dibedakan," ujar Fritz dalam siaran pers yang dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Sabtu (24/10).

Khusus untuk percakapan yang bersifat kampanye hitam dan atau hoax di dalam konten kampanye medsos, Fritz melihat dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum yang sengaja memprovokasi dengan menunggangi suatu obrolan di medsos.

"Kita jangan lupa, medsos menjadi hak masyarakat untuk bisa berbicara dan itu harus dilindung. Tinggal sekarang kita lihat apakah pembatasan yang berisiko itu apa karena risiko yang masyarakat berdiskusi yang kita lihat. Atau tindakan-tindakan individual yang sengaja men-'drive' percakapan itu terjadi," ungkapnya.

"Kalau itu sengaja diciptakan (konten hoaks/kampanye hitam) dan menurut saya itu kejahataan yang bisa kita tindak karena men-'drive' opini yang muncul di publik. Itu saya rasa PR yang harus kita lihat supaya tidak terjadi kembali," sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait laporan masyarakat terhadap konten kampanye hitam dan atau hoax, sekitar 90 persen dugaan pelanggaran mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Fritz menemukan 'link' tautan yang disampaikan bersama laporan dan foto beberapa paslon yang melakukan kampanye dengan tidak menerapkan prokes.

"Laporan warga minta hal ini di 'take down' karena menurut mereka itu adalah kampanye negatif. Hal ini juga perlu kita siasati ke depannya dengan 'guideline' atau strategi yang jelas," demikian Fritz Edward.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya