Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Soal Bangun Aliansi Militer Dengan China, Vladimir Putin: Sangat Mungkin

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 14:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Vladimir Putin mengamini gagasan untuk membangun aliansi militer antara Rusia dan China, meski hal tersebut belum dapat dilakukan saat ini.

Berbicara dalam konferensi video pada Kamis (22/10), Putin mengatakan pembangunan aliansi seperti itu tidak menjadi pertimbangan saat ini, namun juga tidak dapat dikesampingkan.

"Kami selalu berasumsi bahwa hubungan kami telah mencapai tingkat interaksi dan kepercayaan yang pada umumnya kami tidak membutuhkannya, tetapi secara teori, sangat mungkin membayangkan (aliansi militer) ini," kata Putin, seperti dikutip Anadolu Agency.


"Bagaimana itu akan berkembang lebih jauh, kehidupan akan menunjukkan. Kami tidak menetapkan tugas seperti itu untuk diri kami sendiri sekarang, tetapi pada prinsipnya, kami tidak akan mengesampingkannya. Kami akan lihat," lanjutnya.

Beralih ke kemungkinan bergabungnya China dalam Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) antara Rusia dan AS, Putin mengatakan Rusia mendukung gagasan itu. Meski begitu, ia menyerahkan kendali pada Washington sebagai penggagas.

Putin juga mencatat bahwa pakta tersebut menyarankan untuk membekukan pertumbuhan persenjataan nuklir dalam batas-batas yang ditentukan, tetapi saat ini, kemampuan China jauh lebih kecil dari batas tersebut dan hanya dapat "membekukan ketidaksetaraan."

Dia juga menekankan bahwa tidak hanya China yang harus menandatangani perjanjian tetapi juga negara-negara nuklir lainnya, termasuk yang tidak memiliki status resmi tenaga nuklir.

Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis pertama, START I, ditandatangani pada 1991 antara AS dan Uni Soviet, berlaku pada 1994.

Perjanjian New START, yang ditandatangani pada 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, menetapkan batas tidak lebih dari 1.550 hulu ledak yang dikerahkan dan 700 rudal, termasuk inspeksi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya