Buka Suara Soal Aksi Protes, Presiden Nigeria: Kerusuhan Apapun Tak Akan Ditoleransi

Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari buka suara perihal kerusuhan yang melanda negaranya dalam beberapa hari terakhir.

Berbicara dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi pada Kamis (22/10), Buhari meminta warganya untuk berhenti melakukan demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan.

"Saya ingin mengimbau para pengunjuk rasa untuk memperhatikan dan memanfaatkan berbagai inisiatif yang dipikirkan dengan matang. Pemerintahan ini dirancang untuk membuat hidup lebih baik dan lebih bermakna," kata Buhari, seperti dikutip dari Al Jazeera.

"Jika Anda melakukan sebaliknya, itu berarti merusak keamanan dan hukum serta ketertiban nasional. Dalam keadaan apapun, hal itu tidak akan ditoleransi," sambung dia.

Dalam pidatonya, ia tidak menyebutkan atau menyinggung aksi penembakkan mematikan yang terjadi terhadap para pengunjuk rasa yang memicu kecaman luas.

Alih-alih, ia meminta para pemuda yang melakukan unjuk rasa untuk bekerja bersama pemerintah mencari solusi.

Sebelumnya, pada hari yang sama, kekacauan terjadi pada aksi unjuk rasa di Lagos. Ketika itu, saksi mata menyebut terjadi aksi penembakkan oleh preman bersenjatakan pentungan.

Asap terlihat mengepul dari arah Lapas Ikoyi. Truk pengangkut polisi juga dikerahkan menuju penjara, sementara lusinan mobil dan dua gedung terbakar.

“Penjara Ikoyi sebagian besar dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintah dan lembaga keamanan. Warga mengatakan mereka melihat preman bersenjatakan pentungan dan kemudian suara tembakan terdengar dan api serta asap kemudian terlihat," kata Ahmed Idris dari Al Jazeera.

Laporan lain menyebutkan bahwa tembakan tersebut berasal dari percobaan pembobolan penjara oleh para tahanan.

Amnesty International mengatakan sedikitnya 12 orang tewas oleh tentara dan polisi Nigeria dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pada Selasa (20/10) yang menuai kecaman internasional.

Secara keseluruhan, 56 orang telah tewas di seluruh negeri sejak demonstrasi menentang penyalahgunaan polisi dan pemerintahan yang buruk dimulai pada 8 Oktober.