Presiden Joko Widodo dan Kepala KSP Moeldoko/Net
Teguran Presiden Joko Widodo seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelum didengungkan ke menteri yang lain.
Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi teguran dari Presiden Jokowi kepada anak buahnya soal gaya komunikasi yang buruk.
"Keluhan Jokowi mestinya cukup keras mengkritik KSP, baru kemudian dengungnya tersebar ke kementerian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).
Dedi menilai, presentasi komunikasi presiden berada di KSP, sebelum dari para menteri kabinet. Sehingga kepala KSP patut untuk dijadikan pihak yang kali pertama ditegur.
"Bagaimanapun, presentasi komunikasi presiden ada di KSP, dan memang sudah menjadi public knowledge, jika komunikasi pemerintah buruk, kesan itu bahkan sejak periode pertama," kata Dedi.
Menurutnya, komunikasi pemerintah yang buruk sejak periode pertama Jokowi memimpin Indonesia terhad karena beberapa hal. Pertama, pemerintah cenderung melakukan pembelaan diri dibanding memberi informasi, sehingga publik punya potensi menolak pesan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak kooperatif.
"Terlebih, tidak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi antar elit pemerintah, baik antar kementerian maupun lembaga. Padahal, pesan Jokowi sangat jelas, tidak ada visi misi atau agenda kementerian, semua agenda Presiden," jelas Dedi.
Kedua, Jokowi juga dianggap gagal mengakomodir alur komunikasi publik.
"Kondisi ini bisa saja karena kepercayaan publik pada presiden menurun, sehingga resistensi itu mengemuka kuat di publik," pungkas Dedi.
