Berita

Presiden Joko Widodo dan Kepala KSP Moeldoko/Net

Politik

DKS: Harusnya Moeldoko Yang Pertama Ditegur Presiden Jokowi

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 07:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Teguran  Presiden Joko Widodo seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelum didengungkan ke menteri yang lain.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi teguran dari Presiden Jokowi kepada anak buahnya soal gaya komunikasi yang buruk.

"Keluhan Jokowi mestinya cukup keras mengkritik KSP, baru kemudian dengungnya tersebar ke kementerian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).


Dedi menilai, presentasi komunikasi presiden berada di KSP, sebelum dari para menteri kabinet. Sehingga kepala KSP patut untuk dijadikan pihak yang kali pertama ditegur.

"Bagaimanapun, presentasi komunikasi presiden ada di KSP, dan memang sudah menjadi public knowledge, jika komunikasi pemerintah buruk, kesan itu bahkan sejak periode pertama," kata Dedi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang buruk sejak periode pertama Jokowi memimpin Indonesia terhad karena beberapa hal. Pertama, pemerintah cenderung melakukan pembelaan diri dibanding memberi informasi, sehingga publik punya potensi menolak pesan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak kooperatif.

"Terlebih, tidak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi antar elit pemerintah, baik antar kementerian maupun lembaga. Padahal, pesan Jokowi sangat jelas, tidak ada visi misi atau agenda kementerian, semua agenda Presiden," jelas Dedi.

Kedua, Jokowi juga dianggap gagal mengakomodir alur komunikasi publik.

"Kondisi ini bisa saja karena kepercayaan publik pada presiden menurun, sehingga resistensi itu mengemuka kuat di publik," pungkas Dedi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya