Program pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah dipastikan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga terkait vaksinasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam Talk Show Satgas Penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal Youtube BNPB, Kamis (22/10).
"Pertama, IDI dilibatkan beberapa kali. Saya sendiri juga ketemu dengan IDI, mulai asosiasi yang untuk anak, untuk paru-paru, kemudian juga yang lain, termasuk juga kita bicara dengan Indonesia Technical Advisory Group Immunization ataupun ITAGI," ujar Airlangga.
Sampai saat ini, Airlangga menerangkan, proses penyunyikan vaksin corona masih akan menunggu hasil uji klinis tahap ketiga dan setelahnya baru dilalukan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini mengatakan, proses uji klinis vaksin diperkirakan baru selesai pada Desember 2020.
"Tentu waktunya segera setelah mendapatkan sertifikasi oleh Badan POM. Jadi kalau timing itu tidak ada yang menentukan kapan, tetapi ikut berproses," kata Airlangga.
"ProsesÂ
clinical trial (uji klinis) itu diperkirakan sampai Desember. Jadi Desember baru kita mendapatkan
clinical trial yang di Bandung," sambungnya.
Setelah izin vaksinasi dari BPOM dikantongi pemerintah, Airlangga memastikan tahapan selanjutnya adalah memperhatikan kesiapan fasilitas untuk vaksinasi dan pengaturan teknis penyuntikan vaksin yang masih digodok pemerintah hingga sekarang ini.
"Jadi kalau seluruh tahapan uji klinis tahap ketiga terpenuhi, baru sertifikasi dikeluarkan. Kalau sertifikasi dikeluarkan baru bisa disiapakan untuk imunitas. Memang perlu memakan waktu," demikian Airlangga Hartarto.
