Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno/Repro
Maraknya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat dinilai wajar dalam sebuah negara demokrasi. Itu juga merupakan konsekuensi yang sedianya dihadapi oleh setiap Presiden yang sedang menjabat.
Namun, cara-cara membatasi gerakan rakyat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan penangkapan justru mencederai demokrasi itu sendiri.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat mengisi diskusi daring bertajuk "Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?" yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP) pada Kamis (22/10).
"Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut," kata Adi Prayitno.
Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, yang terpenting 'berisiknya' itu masih dalam konteks dan porsi demokrasi yang prosedural maka tidak jadi soal.
Adi berpendapat, sikap berbeda dimaklumi kalau sudah mengarah pada fitnah dan lain-lain.
Atas dasar itu, Adi menilai orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi jangan terlalu panik dengan setiap kritik dari masyarakat.
"Misalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap Presiden pilihan rakyat dua periode dan orang di sekelilingnya jangan terlampaui panik dengan kritik yang setiap saat datang," kata Adi.
Selain itu, perlakuan negara terhadap orang-orang yang kritis dan berbeda pandangan dituduh hoaks dan melakukan provokasi hingga fitnah.
"Jangan juga misalnya selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap sebagai hoaks, provokasi dan fitnah," sesalnya.
Adi menyebut, penangkapan aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja merupakan indikator dari ketidakberpihakan pemerintah kepada buruh dan rakyat itu sendiri.
"Kalau misalnya saat ini mengkritik bahwa Omnibus Law itu dianggap tidak menguntungkan rakyat, ya betul kan memang, ukurannya apa? banyak orang yang demo bahkan sampai hari ini itu terus terjadi di kalangan buruh, kalangan mahasiswa dan seterusnya," ujarnya.
"Sehingga penangkapan Jumhur dan sejumlah kelompok aktivis seperti Syahganda dan yang sebelumnya, bagi pegiat demokrasi itu menjadi catatan penting," demikian Adi.
