Gerakan rakyat saat orde baru hingga bergulirnya reformasi 1998 dapat dikategorikan dalam kerangka demokrasi dan proses kehidupan berbangsa merupakan transisi aspirasi.
Beberapa agenda politiknya, antara lain mengupayakan aspirasi kebebasan, beranjak menjadi aspirasi keadilan hingga kesetaraan.
Pasca reformasi, gerakan rakyat sudah memasuki fase kemajuan. Termasuk dengan adanya omnibus law yang apabila dilihat secara objektif untuk kemajuan dan debirokratisasi.
Begitu kata Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat mengisi diskusi daring bertajuk "Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?" yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP) Kamis (22/10).
"Dalam kerangka demokrasi secara keseluruhan dan dalam kerangka proses kita sebagai bangsa yang mengalami transisi dari aspirasi arus kebebasan, kemudian beranjak menjadi aspirasi keadilan dan kesetaraan. Apa setelah kesetaraan? Setelah kesetaraan ya kemajuan. Setelah kebebasan, kesetaraan, ya kemajuan," ujar Budiman Sudjatmiko.
"Saya menangkap hasil diskusi saya dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu dan juga dipidatokan oleh beliau, Omnibus Law itu memang diarahkannya terutama adalah berbicara soal kemajuan dan debirokratisasi," imbuhnya.
Budiman menyatakan, adanya omnibus law ini diharapkan untuk membuka pori-pori birokrasi yang telah lama menghambat proses perizinan hingga lahirnya enterpreneurship.
"Kalau saya boleh mengutip kata Kepala BKPM Pak Bahlil dia telah diskusi dengan mahasiswa 95 persen ingin jadi pegawai atau ASN. Hanya 3 persen yang ingin jadi enterpreneur. Bagi Pak Bahlil itu adalah sebuah hentakan," ungkapnya.
Selain itu, aktivis era Orde Baru ini juga menyebut gerakan masyarakat sipil, gerakan pro demokrasi, yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kemajuan jangan sampai salah treatment dan keliru melihat sisi sejarah kedepan.
"Karena kalau kita salah treatment, yang kita anggap ini soalnya masih soal keadilan, tapi sebenernya adalah soal kemajuan. Soal kebenaran padahal isinya adalah keadilan dan seterusnya," ucap Budiman.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sebetulnya bangsa Indonesia sudah berjalan benar pada treknya. Hanya saja, kata dia, masih ada persoalan dalam merespons secara objektif kebutuhan dan tantangan zaman dan permintaan sejarah.
"Ini menarik, dalam perjalanannya ada namanya agen. Memang masalah di kita ini masalah agensi. Agensi itu apa? Agensi itu partai politik. Dan agensi demokrasi dan kemanusiaan kita adalah civil society," tuturnya.
"Nah, disinilah saya melihat meskipun secara eksternal parpol bisa merespons tuntutan-tuntutan zaman untuk beberapa itu. Masalah komunikasi politik dan internal demokrasi adalah agensi politik kita," imbuh Budiman.
"Apa yang diperdebatkan kemarin tentang Omnibus Law itu sebenernya beberapa tema cukup menarik. Meskipun memang beberapa hal saya juga nggak setuju dan saya kritik juga, saya juga sampaikan. Karena saya pendukung pemerintah saya punya channel, di partai saya, saya sampaikan juga ke Istana. Terutama sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup," demikian Budiman Sudjatmiko.
