Thailand Cabut Deklarasi Darurat, Protes Masih Berlanjut

Pemerintah Thailand mencabut deklarasi darurat sebagai respons untuk menangani aksi protes selama tiga bulan untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.

Pencabutan deklarasi darurat itu dirilis dalam pernyataan pemerintah di surat kabar resmi Royal Gazette pada Kamis (22/10). Di mana pencabutan berlaku sejak Kamis pukul 12 siang waktu setempat.

"Situasi kekerasan saat ini yang mengarah pada pengumuman situasi yang parah telah mereda dan berakhir pada situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara dapat menegakkan hukum reguler," demikian pernyataan pemerintah.

Dengan dicabutnya deklarasi darurat, dimuat CNA, maka larangan pertemuan publik lebih dari lima orang berakhir.

Pekan lalu, Kamis (15/10), Prayut mendeklarasikan keadaan darurat setelah para pengunjuk rasa mengganggu konvoi Ratu Suthida.

Aksi unjuk rasa di Thailand selama berbulan-bulan terjadi untuk menuntut pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi monarki.

Kemarin, Rabu (21/10), para pengunjuk rasa juga telah memberikan tenggat waktu tiga hari bagi Prayut untuk mundur.

Para pengunjuk rasa mengatakan Prayut mencurangi pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta 2014.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga menuding monarki berusaha untuk mendominasi militer.