Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri Sidang Tahunan MPR 2020/Net
Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin genap berusia satu tahun, 20 Oktober 2020.
Litbang Kompas merilis survei terbaru setahun Jokowi-Maruf.
Rilis ini memotret kinerja pemerintahan di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, serta kesehatan (pandemi Covid-19).
Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Maruf dalam setahun ini.
Rinciannya: sangat puas (5,5 persen), puas (39,7 persen), tidak puas (46,3 persen), sangat tidak puas (6,2 persen), dan tidak tahu (2,3 persen).
Jika dikelompokkan, berarti hanya 45,2 persen responden yang puas, sementara sebanyak 52,5 persen tidak puas.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.
Sejalan dengan survei tersebut, kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf dianggap buruk.
Baranusa mencatat enam poin keburukan kabinet Jokowi-Maruf.
Yaitu, utang terus meningkat namun perekonomian tidak membaik; gagal dalam menangani pandemi Covid-19; pemerintah dinilai tidak demokratis dan tidak persuasif meredam protes kebijkaan dari rakyat.
Selanjutnya, BUMN merugi serta tidak mampu memberikan efek positif terhadap pemasukan keuangan negara; persoalan agraria dimana penggusuran terjadi di beberapa daerah dengan merampas tanah rakyat; dan intoleransi terhadap umat beragama juga meningkat.
Untuk itu, agar Jokowi tidak kerja sendiri, Baranusa mendesak kepala negara melakukan evaluasi, melakukan reshuffle kabinet, serta pembenahan sistem kinerja.
Sama dengan Baranusa, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) juga menilai, mungkin diperlukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak optimal dalam bekerja.
Pergantian menteri bukanlah sesuatu yang buruk, dan bukan sebuah kegagalan. Namun lebih kepada karena kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam menghadapi Covid-19.
Presiden memerlukan menteri atau tim kerja yang bisa dan harus bekerja luar biasa, kreatif dan mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak biasa. Sehingga keberadaan menteri itu benar-benar memberikan andil, dan bukan menjadi beban pemerintahan.
Para menteri bersama Presiden harus sepenuhnya memikirkan nasib rakyat, apalagi menghadapi kondisi sangat sulit sekarang sekarang ini.
Soal siapa menteri yang akan dievaluasi, pasti sudah ada di tangan Presiden, termasuk siapa nanti yang menggantikan.
Karena, sama dengan keyakinan responden di survei, pemerintah dianggap dapat menyelesaikan persoalan bangsa yang ada saat ini.
Semuanya harus mendukung dan optimisme bahwa negara ini tetap dan terus berjalan pada arah yang tepat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
