Berita

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri Sidang Tahunan MPR 2020/Net

Editorial

Potret Survei Setahun Jokowi-Maruf Sejalan Dengan Permintaan Relawan

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 10:14 WIB | OLEH: RUSLAN TAMBAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin genap berusia satu tahun, 20 Oktober 2020.

Litbang Kompas merilis survei terbaru setahun Jokowi-Maruf.

Rilis ini memotret kinerja pemerintahan di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, serta kesehatan (pandemi Covid-19).


Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Maruf dalam setahun ini.

Rinciannya: sangat puas (5,5 persen), puas (39,7 persen), tidak puas (46,3 persen), sangat tidak puas (6,2 persen), dan tidak tahu (2,3 persen).

Jika dikelompokkan, berarti hanya 45,2 persen responden yang puas, sementara sebanyak 52,5 persen tidak puas.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.

Sejalan dengan survei tersebut, kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf dianggap buruk.

Baranusa mencatat enam poin keburukan kabinet Jokowi-Maruf.

Yaitu, utang terus meningkat namun perekonomian tidak membaik; gagal dalam menangani pandemi Covid-19; pemerintah dinilai tidak demokratis dan tidak persuasif meredam protes kebijkaan dari rakyat.

Selanjutnya, BUMN merugi serta tidak mampu memberikan efek positif terhadap pemasukan keuangan negara; persoalan agraria dimana penggusuran terjadi di beberapa daerah dengan merampas tanah rakyat; dan intoleransi terhadap umat beragama juga meningkat.

Untuk itu, agar Jokowi tidak kerja sendiri, Baranusa mendesak kepala negara melakukan evaluasi, melakukan reshuffle kabinet, serta pembenahan sistem kinerja.

Sama dengan Baranusa, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) juga menilai, mungkin diperlukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak optimal dalam bekerja.

Pergantian menteri bukanlah sesuatu yang buruk, dan bukan sebuah kegagalan. Namun lebih kepada karena kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam menghadapi Covid-19.

Presiden memerlukan menteri atau tim kerja yang bisa dan harus bekerja luar biasa, kreatif dan mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak biasa. Sehingga keberadaan menteri itu benar-benar memberikan andil, dan bukan menjadi beban pemerintahan.

Para menteri bersama Presiden harus sepenuhnya memikirkan nasib rakyat, apalagi menghadapi kondisi sangat sulit sekarang sekarang ini.

Soal siapa menteri yang akan dievaluasi, pasti sudah ada di tangan Presiden, termasuk siapa nanti yang menggantikan.

Karena, sama dengan keyakinan responden di survei, pemerintah dianggap dapat menyelesaikan persoalan bangsa yang ada saat ini.

Semuanya harus mendukung dan optimisme bahwa negara ini tetap dan terus berjalan pada arah yang tepat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya