Fraksi PKS juga menyoroti kondisi politik dan penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, koalisi besar pemerintah memang mampu mengkonsolidasi kekuatan politik baik di pemerintahan maupun parlemen.
Meski demikian, ia menyayangkan justru kecenderungan keputusan-keputusan politik semakin oligarkis dan miskin akan diskusi publik.
PKS mencontohkan proses pengajuan dan pengesahan Perppu penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya.
Belum lagi, pembahasan dan pengesahan omnibus law Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dimana penolakan oposisi dan suara kritis publik di luar parlemen seperti tidak dihiraukan pemerintah.
Bahkan untuk sekedar menunda RUU supaya fokus pada penanganan dampak Covid-19 juga tidak dihiraukan.
"Lebih disesalkan lagi ada semacam kondisi dimana kelompok kritis berusaha dibungkam suaranya dengan berbagai narasi yang menyudutkan," kata Jazuli Juwaini, Jakarta, Rabu (21/10).
"Aksi demonstrasi juga cenderung dihambat dengan berbagai cara. Dan bahkan, sejumlah tokoh dan kelompok kritis ditangkap dan diproses hukum, yang sulit untuk tidak mengatakan kental bernuansa politis," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sudah banyak tokoh dan lembaga yang memiliki reputasi menilai demokrasi dan penegakan hukum di satu tahun periode kedua Jokowi ini mengalami kemunduran.
Berdasarkan laporan, masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.
Jazuli menilai, hukum dirasakan tebang pilih lantaran sebagian masyarakat cepat diproses bahkan ditangkap dan langsung menjadi tersangka.
Sebagian masyarakat lain, tambah Jazuli sudah berkali-kali dilaporkan tapi tidak terlihat prosesnya.
Atas dasar evaluasi tersebut, kata Jazuli, Fraksi PKS meminta agar pemerintah lebih bijak dan memperhatikan suara-suara kritis masyarakat.
"Kedepankan dialog dan persuasif, bukan malah menghadapinya dengan berbagai narasi yang menyerang, aparat yang represif, serta jeratan proses hukum. Karena kritik yang disampaikan sejatinya sama-sama untuk kemajuan bangsa yang bermartabat dan berdaulat," tandasnya.
