Sembilan penyelenggara Pemilu Kota Surabaya bakal jalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
Sidang perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 itu akan digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis besok (22/10).
Sidang ini menindaklanjuti pengaduan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen.
Novil mengadukan 9 penyelenggara pemilu, yang terdiri dari 4 orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan 5 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.
Empat anggota KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai Teradu adalah Nur Syamsi (merangkap Ketua KPU), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno, masing-masing sebagai Teradu I-IV.
Sedangkan 5 Teradu dari Bawaslu Kota Surabaya adalah Muhammad Agil Akbar (Ketua merangkap anggota Bawaslu), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat sebagai Teradu V-IX.
Pokok perkara yang diadukan yakni, Teradu I–IV diduga melanggar mekanisme, prosedur, tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 terhadap dukungan calon perseorangan, sehingga mempengaruhi lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan.
Patut diduga tindakan dan perbuatan Teradu I-IV mempunyai kepentingan tertentu terhadap lolos tidaknya bakal calon pasangan perseorangan.
Sedangkan, Teradu V-IX diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengawasan secara melekat yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon pasangan perseorangan pada tahapan verifikasi administrasi.
Sehingga data dukungan bermasalah dari bakal calon pasangan perseorangan sebanyak 8.157 dukungan lolos dalam pengawasan verifikasi administrasi. Hal tersebut memperkuat dugaan Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahannya.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur.
Rencananya sidang ini akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya, Kamis (22/10) pukul 09.00 WIB.
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, agenda sidang besok adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.
“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,†jelas Bernad dalam keterangan resmi yang diterima
Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/10).
Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung secara streaming melalui akun media sosial milik DKPP.
“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,†terangnya.
Selain itu, DKPP juga menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang besok. Yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini.
