Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sri Mulyani Bandingkan Ekonomi Indonesia Dengan Negara Lain, Fuad Bawazier: Terus Terang Saja, Itu Menyesatkan

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 04:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali membandingkan kondisi perekonomian Indonesia dengan negara lain yang disebutkannya lebih baik dari negara-negara maju maupun miskin sekalipun.

Menyikapi hal tersebut, ekonom senior Fuad Bawazier menyampaikan, seharusnya Sri Mulyani tak perlu membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain jika dalam perhitungan pertumbuhan ekonominya menggunakan metode yang tak lazim.

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain pakai metode mereka jadi begitu besar(minusnya). Jadi, bandingkan itu apple to apple, ini kan enggak apple to apple yang dibilang, berbeda,” ujar Fuad dalam acara virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Setahun Jokowi-Maruf Rintangan Ekonomi Semakin Berat", Selasa (20/10).


Mantan menteri keuangan ini mengatakan, telah menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan metode yang sama dengan negara lain. Hasilnya, ekonomi nasional memiliki minus dua digit lebih parah dibandingkan yang diumumkan BPS.

“Metode itu yang digunakan yang saya itung, kita juga minusnya serius, belasan juga, dua digit juga, kalau pakai metode itu. Lah ini, orang pakai metode itu (perkuartal pertahun sebelumnya), terus saya bandingkan juga saya enggak dipakai, kalau pakai metode ini (Indonesia) Singapura ya segini gitu lho enggak drastis-drastis amat," katanya.

Menurutnya, Sri Mulyani blunder dan tidak fair jika membandingkan Indonesia dengan negara lain.

“Ya itu terus terang saja miss leading, terus terang saja enggak bener, enggak fair. Itu agak nakal juga cara-cara kayak begitu. Mestinya kalau mau membandingkan pakai cara yang sama, metode yang sama. Terus kalau memggunakan untuk ini ya harusnya metodenya seperti ini, kuartalnya kuartal yang berturut-turut bukan metode tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya,” bebernya.

Fuad menambahkan cara atau metode yang dilakukan pemerintah menjadi bahan olok-olok para ahli ekonomi yang paham dengan metode perhitungan ekonomi negara lain.

“Mohon maaf, itu jadi ekonom-ekonom yang ngerti jadi bahan cemoohan juga. Ya begitulah agak aneh begitu. Terus terang saja menyesatkan publik. Enggak boleh kalau metodenya beda-beda, harus pakai metode yang sama,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya