Berita

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra/Net

Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 02:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah.

Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk "Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).

"Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan," kata Azyumardi Azra.


Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah.

"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya.

Menurut dia, sudah tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk membendung kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dinilai merugikan masyarakat.

"Tidak ada, partai politik tidak, partai fraksi yang tidak berkoalisi dengan pemerintah juga tidak bisa, kemudian kekuatan demo masyarakat juga tidak mampu karena dihalangi dengan keras oleh polisi," tuturnya.

"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," imbuhnya.

"Saya kira kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif. Susah itu tidak bisa. Jangankan jam sekarang, jaman Soeharto saja tidak bisa," demikian Azyumardi Azra.

Selain Azyumardi Azra, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya