Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan saat membuat vlog saat kunjungan ke Turki beberapa tahun lalu/Net

Dunia

Cara Mudah Milenial Cek Demokrasi Negara, Lihat Media Sosial Pemimpinnya

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 17:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

  Pada dasarnya, ada dua pandangan negara dalam melihat demokrasi. Pertama, sebagai tujuan yang harus dicapai. Kedua, sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat.

Dutabesar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, ada cara yang mudah dan sangat milenial untuk mengecek apakah suatu negara demokratis atau tidak.

"Ada cara  yang snagat milenial untuk melihat atau mencek apakah negara itu masih demokratis atau tidak. Paling gampang adalah di sosial media," kata Iqbal dalam kuliah umum daring bertajuk "Peran Indonesia dan Turki dalam Memajukan Demokrasi di Dunia Islam" yang diselenggarakan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (20/10).


Iqbal menjelaskan, jika para pemimpin negara masih peduli untuk menampilkan diri di sosial media, menunjukkan citra positif, maka mereka masih membutuhkan dukungan rakyat.

"Berarti pemimpin politiknya masih percaya pada pentingnya suara popular. Dia masih percaya bahwa dukungan rakyat terhadap dirinya itu penting," tuturnya.

"Selama dia masih percaya itu, itu adalah kapital yang sangat kuat untuk membuat negara tersebut sebagai negara yang demokratis," imbuhnya.

Di negara yang tidak demokratis, kata Iqbal, para pemimpin tidak akan peduli pada dukungan rakyat atau popularitasnya.

"Kalau kita lihat di Turki dan Indonesia, Instagram-nya (Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan dan Pak (Presiden) Joko Widodo itu sehari bisa dua kali update," kata Iqbal.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Iqbal mengatakan, para pemimpin tersebut masih memiliki kepedulian yang tinggi pada dukungan rakyat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya