Berita

Proyek DP Nol Persen/Net

Nusantara

Pandemi Covid-19, PD Sarana Jaya Klaim Peminat Rumah DP O Rupiah Sangat Tinggi

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 12:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah terus berjalan meski saat ini Ibukota masih dilanda pandemi Virus corona baru (Covid-19)

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan menegaskan, sampai saat ini setidaknya sudah ada empat lokasi pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.

Adapun tiga lokasi pembangunan Rumah DP 0 Rupiah berada di wilayah Jakarta Timur, yang meliputi Pondok Kelapa, Cilangkap, serta Pulogebang dan satu lokasi pembangunan berada di wilayah Jakarta Barat.


Untuk progres pembangunan sendiri, di Pondok Kelapa saat ini sudah 57 persen, dan ditargetkan rampung akhir tahun 2020.

Sedangkan pembangunan di Cilangkap, secara fisik sudah mencapai 15 persen dan pembangunan di Pulogebang dan Jakarta Barat akan mulai dikerjakan tahun 2021.

"Untuk unit yang dibangun, rata-rata sekitar 800 unit. Tapi kalau yang di Jakarta Barat itu kurang lebih 500 an unit," ucap Yoory melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Menurutnya pandemi Covid-19 telah membuat pembanguan rumah DP 0 Rupiah sedikit terhambat.

Kendati begitu, Yoory mengaku saat Pandemi Covid-19 peminat hunian DP 0 Rupiah, justru sangat tinggi.

Untuk itu pihaknya akan melakukan terobosan dengan mencari pihak swasta yang bersedia diajak bekerjasama menyediakan hunian yang yang nyaman dan dapat terjangkau oleh masyarakat Ibukota.

"Animo masyarakat yang tinggi, harusnya bisa menarik pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program DP 0 ini," pungkasnya.

Keterangan Yoory tersebut senada dengan penjelasan dari Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko.

Menurut Sarjoko peminat hunian DP Nol Rupiah memang sangat tinggi. Banyaknya jumlah orang yang tak lolos verifikasi bukan berarti Rumah DP Rp 0 sepi peminat.

Sebab, banyak pendaftar yang tak sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hunian murah ini.

"Tentu harus dilakukan verifikasi dan validasi data administrasi maupun keuangan pemohon, agar profil penerima manfaat dipastikan sesuai dengan target sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Tak Perlu Takut dengan Ide Kewarganegaraan Ganda Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:26

Cara Mengubah Desil DTSEN Secara Online dan Offline, Lengkap dengan Langkahnya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:15

Tak Cuma Revisi, DPR Sepakat Regulasi Baru Migas

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:14

GBNI Dukung Program Kerakyatan Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:37

B50 Perkuat Kemandirian Energi, Hemat Devisa, dan Dorong Transformasi Ekonomi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:34

Presiden Perintahkan Penanganan Darurat, Wamensos Terjun ke Lokasi Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:28

21 Kantong Parkir Disiapkan Saat Perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:31

MBG Harus Kembali ke Tujuan Awal Bukan Jadi Ladang Bisnis

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:21

Ruas Jalan di Jakarta Direkayasa Saat Perayaan HUT ke-81 RI

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:12

Besok! Ongkos Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Cuma Rp8

Minggu, 16 Agustus 2026 | 07:30

Selengkapnya