Pengkhianatan terhadap rakyat tampak terlihat dalam satu tahun pasangan Joko Widodo-Maruf Amin memimpin negeri.
Begitu penilaian dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang mengaku telah berhati-hati dalam membuat penilaian atau evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Jokowi.
Dia memastikan sudah mengantongi sejumlah bukti atas kesimpulannya itu.
“Berdasarkan data yang saya miliki saya menilai satu tahun pemerintahan ini makin terlihat pengkhianatannya pada rakyat banyak. Banyak bukti untuk menunjukan kesimpulan tersebut," ujarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/10).
Bukti yang paling mencolok, kata Ubedilah, adalah langkah pemerintah yang berkongkalikong dengan DPR memberikan suntikan modal sebesar Rp 22 triliun untuk menambal kasus perampokan uang negara di PT Jiwasraya.
"Uang negara dirampok Rp 16,8 triliun lalu negara memberi uang pada perampok Rp 22 triliun. Ini aneh, ini langkah biadab di tengah rakyat sedang menderita akibat Covid-19," tegasnya
Apalagi, pemerintah beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk asuransi plat merah baru yang bernama Indonesia Financial Group (IFG) Life dengan diikuti pemindahan atau pengalihan seluruh polis Jiwasraya menjadi polis IFG Life.
"Ini mirip penjahat kelas kakap tertangkap terus disuruh ganti nama dan dibantu aparat. Silakan pembaca menilai, apakah ini bukan penghianatan pada rakyat banyak?" kata Ubedilah.
Seharusnya, pemerintah membongkar kasus korupsi tersebut melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya untuk melacak aliran dana dalam mega skandal korupsi di asuransi Jiwasraya tersebut.
"Ke mana saja uang puluhan triliun tersebut dialirkan di saat rakyat sedang menderita," terangnya.
Ubedilah juga menyoroti pernyataan Jokowi yang pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah memasuki episode kejahatan luar biasa.
"Tetapi faktanya pemerintah tidak melakukan cara-cara yang luar biasa untuk memberantas korupsi, malah ditolong dengan uang Rp 22 triliun," tuturnya.
