Ketua KPK, Firli Bahuri/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan bagi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada serentak 2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pembekalan yang diberikan KPK kepada para calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi pada Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.
"Webinar akan diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta Pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten," ujar Ipi Maryati kepada wartawan, Senin (19/10).
Webinar pembekalan itu akan dilaksanakan pada Selasa (20/10) besok sejak pukul 09.00 hingga pukul 13.30 WIB.
"Kegiatan pembekalan ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KPK dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri," kata Ipi.
Dalam acara webinar nasional nantinya, yang akan memberikan pembekalan diantaranya, Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan dan Pelaksana Harian KPU Ilham Saputra.
"Empat orang narasumber akan memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada Pilkada, mewujudkan good governance dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan," jelas Ipi.
Usai memberikan pembekalan nasional, dijelaskan Ipi, KPK melanjutkan memberikan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih Pilkada di tingkat regional.
Yang meliputi 9 Provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses Pilkada nantinya.
Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada Kamis (22/10) untuk empat daerah peserta Pilkada, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Banten.
"Melalui rangkaian kegiatan pembekalan dan webinar tersebut, KPK berharap dapat memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dan penyelenggara dalam memahami modus-modus korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada dan cara menanganinya," terang Ipi.
"Setelah terpilih diharapkan calon kepala daerah memahami bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur," pungkasnya.
