Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta, Badrus Sholeh Ph.d dalam program mingguan RMOL World View/RMOL
Pemerintah sebagai perwakilan suatu negara bukan satu-satunya aktor yang mampu memiliki pengaruh kuat dalam isu-isu di ranah internasional. Dalam ilmu Hubungan Internasional ada juga yang disebut sebagai non-state actor.
Non-state actor juga bisa memiliki peran penting untuk mempengaruhi suatu isu internasional tertentu melalui apa yang disebut dengan second track diplomacy. Ini adalah praktik kontak dan kegiatan non-pemerintah, informal dan tidak resmi antara warga negara atau kelompok individu/sosial.
Salah satu bentuk second track diplomacy yang patut diberi apresiasi adalah peranan besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses perdamaian di Afghanistan.
Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta, Badrus Sholeh Ph.d dalam program mingguan
RMOL World View bertajuk
"Indonesia Untuk Afghanistan Yang Damai" yang diselenggarakan oleh
Kantor Berita Politik RMOL.ID pada Senin (19/10) menjelaskan, NU memiliki peran strategis dalam proses perdamaian di Afghanistan karena bisa menjalin komunikasi melalui ulama-ulama yang jadi
leader penting di Taliban.
"NU pun bisa membantu Taliban, bukan hanya dalam proses transformasi dari 'kelompok ekstrimis teroris' menjadi 'kelompok demokratis terbuka' yang mau membuka pintu dialog," ujar Badrus.
"Perubahan ini bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun. NU mendampingi Taliban dalam proses tersebut," sambungnya.
Bukan hanya memiliki kedekatan dengan ulama-ulama berpengaruh di Taliban, menurut Badrus, NU juga bisa mendekatkan diri pada kelompok
middle class di Taliban. Hal ini berhasil dimanfaatkan NU untuk membantu Taliban membangun masyarakat sipil yang kuat.
"Taliban merupakan kelompok yang leadership-nya dipengaruhi oleh ulama, persis seperti NU," jelas Badrus.
"Di Afghanistan sendiri sampai terbentuk NU-Afghanistan yang anggota-anggotanya merupakan warga Afghanistan. Mereka kini berkembang dan membangun
civil society yang kuat," terangnya.
Badrus menjelaskan, pengalaman kuat NU dalam membangun sistem pendidikan melalui madrasah, pesantren hingga universitas serta fasilitas rumah sakit dan lembaga pusat studi bisa diadopsi di Afghanistan sebagai salah satu landasan kuat masyarakat Afghanistan menuju demokrasi dan perdamaian yang permanen.
Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi "bekal" yang kuat bagi pemerintah untuk mendorong perdamaian di Afghanistan.
"Kelemahan organisasi masyarakat di Indonesia adalah mereka tidak memiliki cukup dana untuk membantu pemerintah dalam perdamaian internasional. Karenanya, dalam hal ini, pemerintah harus melibatkan lagi NU dalam proses perdamaian di Afghanistan," papar Badrus.
"Beberapa kali pemerintah mengutus MUI ke sana tapi ditolak oleh Taliban. Pasalnya, NU lebih awal membangun komunikasi baik dengan Taliban. Jadi NU lebih diterima dengan baik di sana. Persis seperti Muhamadiyah di Filipina Selatan yang diterima dengan baik," sambungnya.
Lebih lanjut dia menekankan bahwa jika didukung oleh pemerintah, NU akan bisa lebih memberikan peranan strategis dalam perdamaian di Afghanistan.
"NU ke depannya bisa bantu lebih dekat, bukan hanya melalui dialog, tapi lebih subtansial lagi. Kita bisa, misalnya, membawa orang-orang Taliban untuk sekolah di Indonesia melalui pesantren-pesantren di sini. Orang NU juga bisa dikirim ke sana untuk membantu membangun
civil society yang kuat," jelas Badrus.
"Memang tidak mudah melakukan perubahan tersebut. Tapi ini adalah kesempatan penting bagi NU atau kelompok sipil masyarakat lainnya untuk menjalankan
second track diplomacy," tandasnya.
