Berita

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin/Net

Politik

5 Kegagalan Duet Jokowi-Maruf Dalam Setahun Memimpin Indonesia

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin akan genap setahun memimpin besok, Selasa (20/10), terhitung sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Namun demikian, ada sejumlah kegagalan yang dicatat pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran.

Menurutnya, ada lima persoalan yang menjadi PR besar Presiden Joko Widodo di satu tahun periode kedua ini.

Kegagalan pertama adalah di bidang penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Jokowi-Maruf, kata Andi Yusran, tidak memiliki planning yang mumpuni dalam menciptakan birokrasi nasional yang ramping, efisien, dan produktif.


“Hal tersebut tercermin dari tetap tambunnya birokrasi di kementerian dan lembaga serta di kesekretariatan kepresidenan,” ujar Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).

Kegagalan kedua adalah menguatnya budaya kroniisme dalam rekrutmen pejabat negara dan pengelola lembaga ekonomi negara.

"Indikasinya pada pengangkatan tim-tim sukses dan orang dekat istana dalam jabatan strategis, yaitu dubes, komisaris BUMN, dan lain-lain," paparnya.

Kegagalan berikutnya adalah stagnasi implementasi program revolusi mental. Indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya budaya dan praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Inkonsistensi dalam promosi dan implementasi kebijakan juga menjadi bukti kegagalan. Salah satu contoh kasusnya adalah dalam penanganan pandemi Covid-19, di mana dalam kasus tersebut rasa inkonsistensi telihat dengan jelas," jelas Andi.

Kegagalan terakhir dari pemerintahan Jokowi- Maruf Amin adalah telah mendistorsi kebijakan desentralisasi.

"Kasus teranyar terbaca dalam UU Cipta Kerja, di mana pemerintah pusat kembali berakrobat mensentralisasi berbagai kewenangan daerah otonom," pungkas Andi Yusran. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya