Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Setahun Jokowi-Maruf, Ini 9 Menteri Yang Layak Dipertimbangkan Dicopot

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin akan genap setahun memimpin Indonesia, Selasa (20/10).

Oleh banyak pihak termasuk relawan, momen setahun pemerintahan kedua Jokowi harus dijadikan bahan evaluasi. Termasuk mengaveluasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, kemungkinan itu masih bergantung pada hak prerogatif seorang Presiden yaitu Jokowi sendiri.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, apabila benar ada kocok ulang kabinet, maka ada beberapa pos kementerian yang sedianya perlu diveluasi.

Hal itu guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Lebih lanjut, Ujang Komarudin mengurai pos-pos kementerian yang dinilai memiliki kinerja yang tidak bagus. 

"Soal kinerja (kementerian) yang tidak bagus bisa saja yang kenak reshuffle. Seperti Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (19/10).

Lengkapnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Juliari Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menaker Ida Fauziyah, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim ekonomi yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Ujang, menteri-menteri tersebut layak direshuflle lantaran dianggap bukan hanya kinerjanya kurang memuaskan, tetapi juga kerap buat gaduh dan acap kali mendapatkan kritikan dari publik.

Namun begitu, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kocok ulang kabinet bisa saja diundur alias molor oleh Jokowi. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus pada UU Cipta Kerja yang massif ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.

"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh. Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara marathon oleh mereka," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya