Berita

MRT Jakarta/Net

Nusantara

MRT Jakarta Fase 2 Alami Sejumlah Kendala Akibat Pandemi Covid-19

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 08:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Kota mengalami sejumlah kendala. Mulai dari sistem perkeretaapian hingga rel.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar mengatakan bahwa kendala itu tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19.

"Selain itu, faktor minimnya keterlibatan dan ketertarikan kontraktor Jepang menyebabkan posisi tawar kontraktor Jepang, khususnya untuk paket railway systems dan rolling stock menjadi sangat tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (19/10). 


Untuk menyiasati hal itu, tahapan operasional MRT Jakarta Fase 2A telah dibagi menjadi dua. Segmen pertama dari Bundaran HI hingga Harmoni yang ditarget akan selesai pada Maret 2025.

Sedangkan segmen kedua dari Harmoni hingga Kota yang kemungkinan besar targetnya akan bergeser ke pertengahan 2027.

Kegagalan pengadaan CP202 terjadi akibat dari risiko konstruksi lapangan yang cukup tinggi, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di mana dari hasil evaluasi, peserta lelang meminta waktu penyelesaian proyek yang lebih panjang.

“Kondisi seperti ini terjadi karena pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA ODA Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria Kontraktor Utama harus berasal dari Jepang,” jelas William Sabandar.

Agar proyek fase 2A tersebut dapat berjalan lancar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sedang melakukan koordinasi dan penjajakan tingkat tinggi. 

PT. MRT mengharapkan agar pemerintah Jepang dapat lebih kuat lagi mendorong pelaku industri perkeretaapian di Jepang untuk terlibat dalam proyek MRT Jakarta fase 2A ini. 

"Jika minat pelaku industri di Jepang kurang, maka opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang," tutup William. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya