Berita

Pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Banyaknya Kritik Pada Jokowi Karena Ketidakmampuan Presiden Mengelola Pemerintahan

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 01:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak serangan dalam bentuk kritik kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun dalam video yang diunggah di akun Youtube Refly Harun bertajuk "UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!" pada Minggu (18/10).

"Memang akhir-akhir ini banyak serangan, banyak kritik kepada pemerintahan Jokowi, tapi hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan presiden sendiri untuk mengelola pemerintahan," ujar Refly Harun.


Ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan yang dimaksud Refly ialah, Presiden Jokowi tidak mampu membuat manajemen pemerintahan yang jauh lebih sehat, lebih responsif, lebih komunikatif.

"Tidak menggunakan para buzzer misalnya untuk menentang, untuk menyerang orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, tidak membiarkan kekuasaan dimanfaatkan oleh orang lain, para penunggang gelap yang mencari keuntungan di seputar kekuasaan," kata Refly.

Sehingga tambah Refly, leadership merupakan kunci dalam mengatasi problem Indonesia saat ini. Apalagi, para aktivis yang juga tokoh KAMI seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap dengan dalih melanggar UU ITE.

"Jadi, leadership, kepemimpinan adalah kunci dari semua ini. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah salah aparat penegak hukum yang di bawah, ini adalah salah aktivis-aktivis yang pro pemerintah, tidak. Kita harus tunjukkan ini semua kepada kepemimpinan leadership nasional. Karena leadership itu lah yang memegang semua ini," jelasnya.

"Kalau leadership itu tegas, jelas, tapi juga manusiawi, maka kita berharap bahwa cita-cita reformasi ini akan terus tergenggam di tangan," demikian Refly.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya