Berita

Pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Banyaknya Kritik Pada Jokowi Karena Ketidakmampuan Presiden Mengelola Pemerintahan

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 01:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak serangan dalam bentuk kritik kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun dalam video yang diunggah di akun Youtube Refly Harun bertajuk "UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!" pada Minggu (18/10).

"Memang akhir-akhir ini banyak serangan, banyak kritik kepada pemerintahan Jokowi, tapi hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan presiden sendiri untuk mengelola pemerintahan," ujar Refly Harun.


Ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan yang dimaksud Refly ialah, Presiden Jokowi tidak mampu membuat manajemen pemerintahan yang jauh lebih sehat, lebih responsif, lebih komunikatif.

"Tidak menggunakan para buzzer misalnya untuk menentang, untuk menyerang orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, tidak membiarkan kekuasaan dimanfaatkan oleh orang lain, para penunggang gelap yang mencari keuntungan di seputar kekuasaan," kata Refly.

Sehingga tambah Refly, leadership merupakan kunci dalam mengatasi problem Indonesia saat ini. Apalagi, para aktivis yang juga tokoh KAMI seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap dengan dalih melanggar UU ITE.

"Jadi, leadership, kepemimpinan adalah kunci dari semua ini. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah salah aparat penegak hukum yang di bawah, ini adalah salah aktivis-aktivis yang pro pemerintah, tidak. Kita harus tunjukkan ini semua kepada kepemimpinan leadership nasional. Karena leadership itu lah yang memegang semua ini," jelasnya.

"Kalau leadership itu tegas, jelas, tapi juga manusiawi, maka kita berharap bahwa cita-cita reformasi ini akan terus tergenggam di tangan," demikian Refly.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya