Setahun Pemerintahan Jokowi, Penegakan Hukum Masih Compang-camping

Masih banyak persoalan bangsa yang belum diselesaikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, salah satu yang menjadi PR besar Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah penerapan hukum yang belum sepenuhnya adil.

"Persoalan hukum kita masih compang-camping, hukum masih mudah dipermainkan. Kalau penegakan hukum ini enggak paralel dengan demokrasi, yang timbul adalah kriminal," ujar Ujang dalam diskusi daring bertajuk 'Refleksi 1 Tahun Kinerja Jokowi & Maruf Amin', Minggu (18/10).

Menurutnya, persoalan hukum harus dibenahi secara serius oleh pemerintah. Sebab bila hukum tidak dijalankan dengan benar, maka pemerintah akan berjalan asal-asalan.

"Harusnya Pak Jokowi enggak ada beban karena sudah dua periode. Kalau begitu, tolong dong buat kebijakan yang menguntungkan rakyat," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

"Hukum bukan yang hanya menguntungkan partai dan mengamankan kasus hukum orang tertentu (tetapi adil bagi semua)," tutupnya.

Dalam diskusi daring tersebut, turut hadir pula Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dan Presma Universitas Esa Unggul Rizky Al Farizie.